Kabupaten Bima, SC.- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima, Drs.Syahrir melalui Mapenda Mansyur, S.Pd. melalui media Online SC , sabtu (23/5) menegaskan akan menyelesaikan masalah tukin dan rapelan bagi tenaga pendidik lingkup kakandepag kabupaten bima, khususnya bagi madrasah atau madrasah yang menghebohkan berita online kemaren, dirinya mengaku telah membaca isi berita dan keluh kesah para guru dibawah kendali dirinya.
Kasi Mapenda kandepag, Mansyur,S.Pd., mewakili kakandepag kabupaten bima mengharapkan kepada madrasah atau kedua madrasah dari total delapan , minus dua MIN Ngali dan Samili untuk bersabar.
" sabar yaa, kita tidak akan menutup mata dan telinga terkait itu, inshaaAllah kita juga telah menggelar rapat kemaren, (20/5) bersama sama kita akan carikan jalan keluarnya,
Persoalan selisih penghasilan dan rapelan ini mencuat ke permukaan beberapa hari yang lalu karena menurut informasi dari salah seorang guru berinisial BN yang mengabdi di MIN Ngali ditemukan ada sejumlah guru guru seperti di MIN Sila, MIN Wawo dsbnya yang telah menerima haknya atas penghasilan tersebut bahkan semuanya mereka terima.
" iya benar, mereka di MIN Sila dan Wawo serta lainnya bahkan ada yang menerima delapan jutaan rapelan ditambah selisih, bahkan mereka saat ini tengah dimintai dokumen lagi untuk syarat pencairan tahun 2020, ungkap SH pada SC.
Sementara bagian yang berkuasa penuh atas perencanaan dan penganggaran Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima, Juraid, S.Ag. jumat(23/5) melalui seluler mengatakan pada prinsipnya anggaran untuk kedua madrasah itu memang tidak ada dikarenakan kinerja operator dan kepala madrasah yang bobrok, juraid berani mengatakan demikian karena direncana awal dirinya menduga kuat data yang diajukan ops madrasah bersama kasek tidak valid.
" Pada Tahun 2018 hingga 2019 semua OPS telah dipanggil untuk memverval data ditingkat provinsi oleh kanwil ntb, mereka diberikan kesempatan untuk itu, entah apa penyebabnya sehingga di DIPA Anggaran nama kedua lembaga itu tidak muncul sementara dirinya bersama bu khusnul dkk lainnya di bagian anggaran telah merekom ke kanwil secara kapasitas sbg kakandepag min ngali kita rekom sebesar 780juta dan min samili sebesar 520 juta, itu rekom bukan entry, sementara data entry dan input ranah dan domainnya operator madrasah bersama kepala madrasah, beber mantan pemain bola ini.
Masih Juraid, karena anggaran ini berbasis kebutuhan, karena berbasis kebutuhan maka yang tahu adalah kepala madrasah dan operatornya setelah itu baru dieksekusi oleh perencana propinsi lalu ke pusat, kalau terjadi plus minus terhadap anggaran itu bisa jadi karena kekeliruan mereka pada tingkat propinsi dan pusat ketika providernya memindai data yang terkirim by server operator madrasah yang disaksikan kepala madrasah. Kita sudah meminta memang di operator dua madrasah ini mereka memang direncana anggaran awal bulan usulan tetapi ketika keluar di DIPA tidak muncul karena MIN Ngali dan MIN Samili.,terangnya.
Ketika dikonfirmasi media sc apakah sudah ada koordinasi terkait data yang clash ini???? Mansyur menjawab sudah, mereka sudah datang ke saya dan kita sudah rapatkan di kantor ini, kepala kantor, kasi, kasubag, pak juraid, bagian perencana dengan ibu uswatun, nah dari rapat itu kita putuskan kita tidak boleh merugikan siapapun termasuk MIN 1 atau (MIN Ngali) dan MIN 5 atau (MIN Samili) karena mereka melakukan kewajiban yang sama seperti yang telah dilakukan enam madrasah lainnya dari total delapan yang ada diwilayah KAE tersebut.
"Anggaran yang ada di enam madrasah yang telah memenuhi syarat ini menjadi bagian juga untuk MIN 1 atau (MIN Ngali) dan MIN 5 atau (MIN Samili), kita jadikan satu untuk semua dan semua untuk satu prinsipnya, tetapi memang berkonsekuensi nantinya kita tidak bisa memenuhi haknya selama dua belas bulan , berapa ketersediaan anggaran di enam madrasah ini, lalu dibagi habis merata dengan total delapan madrasah, nah sekian bulan itulah kita akan membayarnya.
"Tidak ada diskriminasi kok, kita sudah berusaha mencari jalan keluar terbaik untuk mereka. Sekali lagi tidak ada diakriminasi, malah kita yang pikirkan bagimana agar hak hak mereka itu bisa kita penuhi,".
Bahkan kita sudah minta dokumen MIN 1 atau (MIN Ngali) dan MIN 5 atau (MIN Samili) namun hingga hari ini kedua madrasah MIN 1 atau (MIN Ngali) dan MIN 5 atau (MIN Samili) belum memasukkan bahan.
" kita sudah meminta delapan madrasah dari total yang ada termasuk
MIN 1 atau (MIN Ngali) dan MIN 5 atau (MIN Samili) untuk segeraemgumpulkan dokumen selisih tukin maupun rapelan gurunya biar kita segera eksekusi namun hingga detik ini belum ada yang masuk kecuali Madrasah empat, tujuh dan enam, madrasah tujuhpun masih salah datanya diakibatkan mrk mengentry secara manual sementara syaratnya wajib digital online.
Bemdahara Uswatun, S.Ag. pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh pak mansyur dan juraid itu benar semua.
"silakan semua kewajibannya itu dipenuhi dulu bapak ibu guru dan pastikan dokumen yang diinput valid dan ter entry dengan baik adanya, kata mbak us sapaan akrabnya.
Masih Us, dirinya bersama lainnya telah berkomitmen untuk membayar itu semua selambat lambat sehabis hari raya.
" iya pokoknya kita upayakan setelah lebaran, MIN yang memenuhi syarat juga belum ada yang dibayarkan,
Ketika ditanya lagi oleh media apa yang menjadi persoalan sehingga MIN 1 atau (MIN Ngali) dan MIN 5 atau (MIN Samili) , us menjawab karena nggak ada anggaran, kita enggak tau dimana salahnya pokoknya nggak ada anggaran, senada dengan us juraidpun mengaku data sangat lengkap kemaren saat tahun 2019, kita ajukan khan kita usul ini dibulan sembilan tahun 2019, kita usul MIN 1 atau (MIN Ngali) dan MIN 5 atau (MIN Samili) guna mendapatkan anggaran itu, kita sama sama dengan madrasah lainnya secara kolektif nggak tau pada saat finalnya tau tau nama MIN 1 atau (MIN Ngali) dan MIN 5 atau (MIN Samili) enggak ada entah apa perhitungan orang sana
Kita ini toleran, ada kebijakan pimpinan dan pimpinan perintahkan saya untuk suruh hitung berapa kekurangan kedua MIN itu maksudnya
MIN 1 atau (MIN Ngali) dan MIN 5 atau (MIN Samili) , kita lagi memproses, kita tetap akan bayar kita hitung dulu ini anggaran sisa setahun ini bukan dua tahun, memang belum pernah bayar selisihnya gurunguru MIN 1 atau (MIN Ngali) dan MIN 5 atau (MIN Samili) tetapi kalau tunjangan profesi gurunya sudah, termasukn Madrasah yang punya nama dalam DIPA yang berhak atas anggaran selisih maupun Rapelan pun belum ada yang kita bayarkan, semuanya masih kita pending sambil menunggu instruksi pimpinan Kakandepag Kabupaten Bima, pungkasnya.
Ketua DPD FGII NTB, Nukman menilai ada benerapa indikasi terkait hal itu di kandepag bima, mantan presiden JM NTB itu menilai ada beberapa hal
Pertama, ada human error terkait entry dan input data
Kedua, ada unsur kelalaian ops dan kasek,
Ketiga, kelalaian guru guru madrasah
Keempat, ketidakbecusan kerja bagian perencanaan dannpenganggaran
Kelima, ada permainan
Kelima hal diatas merupbprediksi Ketua DPD FGII NTb dan dirinya berharap kepada kanwil kandepag Provinsi NTB untuk segera mengatensi persoalan ini sebelum melebar dan blunder, segera cairkan hak hak itu, pungkas mantan presiden jm ntb pada SC.
(SC.001)
Ketua DPD FGII NTB, Nukman menilai ada benerapa indikasi terkait hal itu di kandepag bima, mantan presiden JM NTB itu menilai ada beberapa hal
Pertama, ada human error terkait entry dan input data
Kedua, ada unsur kelalaian ops dan kasek,
Ketiga, kelalaian guru guru madrasah
Keempat, ketidakbecusan kerja bagian perencanaan dannpenganggaran
Kelima, ada permainan
Kelima hal diatas merupbprediksi Ketua DPD FGII NTb dan dirinya berharap kepada kanwil kandepag Provinsi NTB untuk segera mengatensi persoalan ini sebelum melebar dan blunder, segera cairkan hak hak itu, pungkas mantan presiden jm ntb pada SC.
(SC.001)
