Opini
Penulis adalah
Alumni Kebijakan Publik
Universitas Wijaya Putra
Awal tahun 2020 menjadi awal tahun yang sangat berat bagi masyarakat dan pemerintah, bukan hanya di Indonesia, tapi dirasakan hampir di seluruh negara di dunia. Kemunculan virus jenis baru yang bernama Corona Viruse Disease ini sangat membuat terpukul keadaan semua pihak.
Keadaan kita hari ini persis sama dengan saat saya menjadi mahasiswa tahun 1998 dimana krisis multidimensi menerpa RI dengan harga rupiah terhadap dollar AS saat itu hampir menembus angka Rp 20.000/ per dolar AS., keadaaan sangat runyam diperparah lagi oleh konflik horisontal beragama antara muslim dan nasrani saat itu yang dikenal dengan tragedi 131 di lombok. Sedikit saya kisahkan peristiwa 131 itu maksudnya keadaan yang terjadi pada tanggal 31 januari kala itu hampir mirip dengan keadaan wabah corona yang menghebohkan dunia kita saat ini, dimana setiap orang hanya bisa mengisolasi dirinya dirumah, hanya bisa terkunkung dalam kamar tanpa bisa mencari nafkah, nah persis sudah dengan kondisi riil hari ini, cuman saat itu status penulis sebagai mahasiswa dan masih mending karena ada orang tua yang mengirimi beras, uang belanja sehingga kita mampu hidup di kampung orang (rantauan).
Pemerintah saat ini lagi diuji bahkan kita semua tengah diuji Allah dengan sebuah wabah, hanya dengan sebuah wabah penyakit alhamdulillah kita sudah kewalahan dan payah.
Kalau disetujui oleh Bupati Kabupaten Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E. saya sangat mengharapkan kepada beliau agar segera melayangkan surat permohonan restrukturisasi pinjaman bagi aparatur sipil negara (ASN), Anggota DPRD, dan Tenaga Honor Lepas (THL) kepada sejumlah perbankan di Bima, seperti PT.Bank NTB Cabang Syariah Cabang Bima, BNI, Mandiri, dll.
Saya melihat kebijakan itu ada dasar hukumnya yakni berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona viruses disease 2019, kemudian keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang Penerapan Bencana non Alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional yang menimbulkan implikasi pada aspek sosial, dan ekonomi terhadap masyarakat luas.
Salah satu yang mengalami dampak secara langsung adalah ASN, anggota DPRD, dan tenaga harian lepas (THL) mengalami penurunan pendapatan akibat kurangnya aktifitas kegiatan yang kita lakukan sementara disisi lain terjadi peningkatan biaya hidup / konsumsi rumah tangga sehingga keadaan ini berdampak juga pada kemampuan aparatur sipil negara (ASN). DPRD dan THL juga dalam menyelesaikan persoalan angsuran pinjaman bank perbankan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Bima wajib mengajukan permohonan untuk penangguhan pemotongan angsuran pinjaman ASN, DPRD, Pegawai THL di lingkungan pemerintah Kabupaten Bima selama tiga bulan yaitu Mei, Juni dan juli.
Bupati Bima menurut hemat saya segera mengajukan itu sebab otoritas jasa keuangan (OJK) pun saat ini memahami keadaan dan kondisi kita, sekiranya jadi bahan pertimbangan pihak perbankan dalam melaksanakan kebijakan, bahkan Perppu 1 Tahun 2020 mengisyaratkan juga untuk mensiasati keadaan sesuai dengan pandemi global.
Langkah ini wajib dilakukan Bupati Bima mengingat kondisi dan keadaan Kabupaten Bima yang masih berstatus zona merah pandemik Covid-19 apalagi positif corona masih ada, selain itu himpitan kebutuhan hidup makin hari makin terasa oleh kita semua mengingat saat ini sudah tidak bebas lagi mencari rezeki sebagaimana biasanya semuanya sudah dibatasi
Ruang gerakan untuk itu, sementara memenuhi kebutuhan hidup suatu hal yang mendasar dan niscaya adanya.
Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain (Zoon Politicon), tanpa melakukan interaksi satu dengan yang lain (Simbiosis Mutualisme) dan interaksi satu dengan yang lain ( interaction for social statuty) semua itu wajib terjadi sebuah hukum kausalitas dari takdir dan hirarki adanya dan di ciptakannya manusia.
Pemkab Bima harus belajar dari Kota Bima dibawah kepemimpinan H.Muhammad Lutfi, S.E. yang telah banyak menoreh raihan dan prestasi yang cukup baik mulai dari tata cara pengelolaan keuangan daerah hingga keberhasilannya menjadikan kotanya bebas dari pasien covid-19. Itu semua pelajaran buat pemkab termasuk study tiru bagaimana cara dan sikap pemkot bima selama menghadapi pandemik ini, penulis sarankan demikian karena sedikit ada gaya kepemimpinan dan perilaki birokrasi yang berbeda antara keduanya padahal mereka berada pada demarkasi dan titik kulminasi yang sama.
Wallaahuallam Bishawab Semoga Bermanfaat dan terinspirasi yang selanjutnya ada maslahat untuk kehidupan kita bersama aamiin.....
Penulis : Alumni Kebijakan Publik
pada UWP Surabaya.
