Cari Blog Ini

Senin, 27 April 2020

HJ.RAMLAH, IBUNDA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI TUTUP USIA


SC.Channels, Innaalillahiwainnailaihiroojiuun, kabar duka datang dari keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI).

Ibunda dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. H.Anwar Usman, SH.MH., yakni Hj. Ramlah binti A.Hamid tutup usia, senin (27/4) sore, bakda ashar.

Adik kandung Ketua MK, Muhdar mengatakan, saat ini jenazah Bunda disemayamkan  di jalan pahlawan Amahami , Kelurahan Dara, Kota Bima. Namun berdasarkan kesepakatan keluarga , akan dikebumikan di tempat kelahirannya di TPU Desa Rasabou Kecamatan Bolo.

Lanjut dia, informasi lebih lanjut Ketua MK akan tiba di Bima besok , selasa (28/4). "Tetapi belum diketahui secara pasti apakah akan menggunakan helikopter atau pesawat", jelas Muhdar, saat dikonfirmasi di RT 02 RW 02 Desa Rasabou, sekitar pukul 19.00 wita.

Sambungnya, ibunda Hj. Ramlah wafat dalam usia 108 tahun. Almarhumah adalah istri dari almarhum H.Usman bin Arahim  sedangkan Hj.Ramlah merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Dirinya, berharap kepada seluruh keluarga dan handai tolan agar menyempatkan waktu untuk berdoa semoga ibunda tercinta meninggal dalam keadaan khusnul khatimah, tutupnya.

(SC.001)

Bupati Minta Camat Dan Kades Salurkan JPS Bima Ramah Secara Efektif



SC.Channels, – Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, (IDP) saat peluncuran pertama Jaring pengaman sosial (JPS) Bima Ramah meminta kepada Camat dan Kepala Desa di 191 desa, untuk memastikan penyaluran JPS Bima Ramah tepat sasaran, dan masyarakat yang sudah menerima PKH, tidak diperbolehkan menerima JPS Bima Ramah, bantuan JPS NTB Gemilang, bantuan lansung tunai (BLT) berupa Bansos dari pusat dan bantuan BLT dari Desa. 
“Saya minta Camat dan Kepala desa untuk mengawasi pendistribusian JPS Bima Ramah, bagi yang sudah terima PKH tidak diperbolehkan mendapatkan, termasuk bantuan penanganan Covid dari Provinsi dan Pusat, dan pastikan bantuan itu efektif” tegas Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE (IDP) Pada hari Senin, tanggal 27 April 2020
Bupati IDP memastikan bahwa penerima JPS Bima Ramah, bukan merupakan penerima PKH bukan penerima bantuan pangan non tunai dan BLT dari Pusat bukan penerima JPS NTB Gemilang yang diluncurkan oleh Provinsi NTB dan bukan penerima BLT dari Desa. 
“Penerima JPS ini hanya 100 kk per desa di 191 desa yang ada, bagi desa-desa yang memiliki langsung pasien cover 19 agar ditambahkan jumlah penerimanya,” terangnya.
Bupati IDP mengimbau kepada seluruh masyarakat, mengigat penyakit Covid – 19 yang dihadapi bersama hari ini, untuk itu, ia mengajak semua supaya sama-sama bersabar menghadapi pandemi Dunia COVID-19.
“Mari kita mengedepankan hati yang tulus dan ikhlas dalam bekerja, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain, karena kita yakin tidak ada yang mampu melewatinya kecuali tentunya dan takdir dari Allah SWT,” Demikian tegas IDP
Masih menurut IDP, dalam rangka pelaksanaan program JPS ini, ia harapkan adanya terbukaan, kemudian kepada seluruh dinas yang bertugas untuk memastikan menyerah barang di masing-masing kecamatan dan desa berlangsung dengan aman dan baik.
“Dalam rangka Penerima bantuan harus disertai dengan administrasi yang lengkap, agar kita semua didalam menyelesaikan tugas ini amanah, betul-betul dapat kita bertanggung jawabkan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat,” imbuhnya. (SC Channel-03)

Mantan Menkes RI Siti Fadilah Supari Bersurat Ke Presiden RI terkait COVID-19 : "Pak Jokowi, jangan biarkan rakyat menangis"

Berita by admint

Mantan Menkes RI, Siti Fadillah Supari


SC.Channels,-
Pak Jokowi yang terhormat,
Bersama surat ini saya dari dalam penjara, izinkanlah menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap bangsa kita yang sedang menghadapi wabah corona ini.
Lewat surat ini juga, izinkan saya menyampaikan beberapa masukan usulan beberapa hal yang sederhana saja,– untuk memperkuat kebijakan bapak yang sudah bapak tetapkan dalam mengatasi wabah corona ini.
Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada bapak atas pendirian bapak tidak serta merta menetapkan Situasi Darurat Nasional dan tidak memberlakukan lock down seperti yang dilakukan di beberapa negara lain. Itu keputusan yang bijaksana untuk rakyat dan bangsa Indonesia.
Saat ini tujuan kita yang utama adalah menghentikan penularan wabah corona sehingga dapat menurunkan angka kematian. Menurunkan penularan akan efektif bila pertama-tama dilakukan screening massal serentak. Kalau tidak bisa semua wilayah, kita bisa memilih daerah dengan zona merah saja.
Di zona merah itu perlu dilakukan deteksi dengan screening massal serentak, mencari mana yang positif dan mana yang negatif. Pisahkan yang positif. Dari yang positif ini ada yang simptomatik atau bergejala dan ada 90 persen yang asimptomatik atau tidak bergejala,– inilah kemudian bisa menularkan ke orang lain. bila sudah terpilah, maka bisa dilakukan PSBB dengan aman.
Tapi kalau belum dilakukan screening maka kemungkinan terjadi penularan di area PSBB masih sangat mungkin.
Misal satu orang dalam keluarga positif dan asimptomatik apakah tidak tertular pada anggota keluarganya? Kalau rumahnya besar satu orang satu kamar bisa tidak menular.
Tapi karena tidak tahu mana yang positif dan mana yang negatif maka kalau pas waktu makan akan kumpul bersama. Apalagi kalau rumah kecil 45 meter persegi ada berisi 5 orang apakah bisa tidak tertular?
Maka screening massal serentak pada zona merah adalah sangat penting. Jika penularan turun maka otomatis angka kematian juga ikut turun.
Mohon maaf Pak, untuk itu kita membutuhkan alat rapid test yang sensitif dan false negatifnya rendah. Sebaiknya rapid test yang digunakan adalah yang molecular base. Agar tidak buang waktu dan biaya karena harus tes berulang-ulang, sementara penyebaran berlanjut.
Primer atau reagen pada PCR untuk mendeteksi virus sebaiknya menggunakan primer atau reagen yang kita buat sendiri berasal dari virus corona strain Indonesia, agar deteksinya lebih valid, ketimbang pakai yang dari luar yang belum tentu cocok dengan virus yang ditemukan di Indonesia. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) telah mulai melakukan ini.
Pak Jokowi yang baik, jangan biarkan rakyat kita menangis. Perintah bapak untuk segera memenuhi kebutuhan dasar bagi rakyat di dalam wilayah PSBB sudah sangat jelas. Namun, di tingkat bawah saat ini masih belum bisa merasakan kebijakan tersebut.
Saya dengar bantuan sosial belum diterima sebagian besar rakyat kita. Padahal rakyat sudah lebih sebulan harus tinggal di rumah dan tidak bekerja sebulan sebelum PSBB diberlakukan.
Mohon maaf Pak, rakyat kita butuh kerja hanya untuk bisa makan setiap hari. Sementara itu sampai saat ini dapur-dapur umum belum serius didirikan oleh para lurah dan kepala desa.
Dengan adanya PSBB di beberapa daerah, mohon sangat ada monitoring dan evaluasi di daerah-daeah tersebut,–apakah kebijakan pak Presiden soal bantuan sosial sudah sampai pada rakyat yang membutuhkan?
Apakah dapur-dapur umum sudah berdiri di setiap kelurahan dan desa? Demikian halnya dengan rumah-rumah karantina buat ODP dan PDP yang seharusnya sudah ada di tingkatan desa dan kelurahan.
Oh iya pak, setahu saya Kementerian Kesehatan punya bidan-bidan desa yang barusan menjadi CPNS beberapa waktu lalu.
Mereka punya jadwal rutin Posyandu. Mereka juga sudah biasa door to door memeriksa kesehatan rakyat di desa. Bidan desa dan posyandu bisa jadi salah satu ujung tombak monitoring dan evaluasi maupun untuk screening.
Pak Jokowi yang baik, kepada bapaklah kami semua rakyat Indonesia menggantungkan keselamatan masa depan bangsa dan negara ini. Semoga kita bisa secepatnya menang dari wabah corona. Jangan ragu tetaplah yakin Allah SWT akan menolong kita semua
Hormat saya
Jakarta, Rutan Pondok Bambu,
Jumat, 24 April 2020
Siti Fadilah Supari