Bima NTB SC Channels,-
Ketua DPD FGII NTB Nukman, M.Si. mengkritisi hasil sosialisasi program organisasi penggerak untuk sekolah sekolah tingkat SD dan SMP yang dihandle DPP FGII Pusat dibawah kendali Dra.Tety Sulastry L, Nukman menilai sosialisasi program organisasi penggerak dan guru penggerak yang telah digelar secara virtual meeting pada tanggal 8 Agustus 2020 penuh fiktif dan syarat rekayasa.
Dalam sosialisasi itu kegiatan POP rencananya akan digelar mulai bulan mei 2020 namun hingga kini tidak ada kabar beritanya bahkan saudari Ketua Umum mengalihkan dengan kegiatan lain yang tidak sesuai harapan dan kenyataan saat sosialisasi beberapa waktu lalu.
Nukman melanjutkan kegiatan POP FGII tersebut visi misi gagasan ideal awalnya adalah mengharapkan dukungan dari sekolah dan pemda setempat dengan mengijinkan para guru dan kepala sekolah namun menurutnya semua itu jauh bahkan bohong semua.
Menanggapi kritikan Nukman, MPO DPP FGII, Prof. Darmaningtyas yang dihubungi beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa Program itu sangat tidak mungkin digelar dalam kurun waktu yang sesingkat ini dan programnya ada cuman ditunda pelaksanaannya dan sayangnya DPP dan Ketum beserta OC tidak mengumumkan kegiatan tersebut kepada anggota maupun pengurus daerah termasuk kepada mas nukman dari NTB, tutur Pakar Pendidikan yang juga merupakan MPO FGII.
Sementara itu, Bambang Triatmidji, M.Pd. sebagai mantan sekjen yang telah mengundurkan diri dari DPP FGII mengatakan
Pak Nukman selaku Ketua DPD aktif (sah/otentik), punya peluang untuk secara langsung berkomunikasi dgn DPP/KETUM (tertulis a.n. DPC) untuk mengangkat permasalahan tersebut dan mengusulkan solusi.
Dapat menggalang dukungan dari DPC/DPD lain agar dapat bersama menyuarakan hal itu ke DPP juga ke seluruh anggota di daerah masing2, sehingga jadi isu bersama, timpalnya.
Masih Nukman, mantan aktifis 98 alumni kebijakan publik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini sangat menyesalkan sikap DPP FGII yang membohongi dan meng akal akali anggotanya dengan program fiktif, harusnya di umumkan oleh DPP bahwa POP begini dan sebagainya bukan malah diam dan tiba saat tiba akal mengalihkan program ke program lain yang tidak sesuai dengan gagasan awal. Apa yang dikatakan Prof.Darmaningtyas itu adalah pembenaran kalau memang POP ditunda mana SK nya bicara jangan ngawur , tunjukkan SK mendikbud yang menunda POP dan kenapa kegiatan lain digelar dan POP tidak ada pemberitahuan, apa ini bukan sebuah pengalihan, kata nukman NTB.
Selain itu dirinyapun mempersoalkan dan mempertanyakan anggaran yang dicantumkan dalam jatah pengalokasian kegiatan dengan rincian Makassar, Bulukumba, Garut, Bima, Buru Selatan, Ambon, Malang, Kabupaten Malang, Waykanan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Banda Aceh, MTB, Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Pulau Buru yang nilai totalnya hampir lima miliar dan semua itu fiktif, pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPP FGII Dra Tety Sulastry hpnya tidak aktif dan tidak bisa dihubungi.
