*Dien Atin Boritnaban
Konferensi virtual nasional yang telah dilaksanakan oleh Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dalam pimpinan ibu Tety Sulastri Lokolo (Ketua Umum FGII), menghadirkan Direktur Jenderal GTK Dr. Iwan Syahril, MA.Ed, M.PhD,
disampaikan usulan dan suara hati yang mewakili kondisi pendidikan di beberapa wilayah Indonesia pada saat Kondisi corona virus (Covid-19).
Dalam forum silaturahmi tersebut, oleh pak Dirjen GTK menyampaikan program Pendidikan merdeka belajar yang dicanangkan oleh Pemerintah, menyikapi kondisi New Normal.
Menurutnya sistem Merdeka Belajar berarti system belajar yang dikembalikan kepada Kreatifitas Guru dalam Mengelolah pembelajaran di kelas. Ditekankan olehnya bahwa Sistem Merdeka belajar merupakan system belajar yang berpusat pada siswa, di mana guru dalam memperoleh metode belajar yang tepat, maka Langkah awal yang harus dilakukan oleh guru adalah melakukan pendekatan untuk mengetahui kondisi siswa yang sebenarnya, selanjutnya dilakukan diskusi Bersama dewan guru setelah itu dibuat pelatihan terkait metode belajar yang tepat bagi siswa.
“saya tekankan lagi bahwa Sistem Merdeka belajar menganut system belajar yang berpusat pada siswa, guru dituntut untuk mengetahui kondisi reel siswa sebelum mengambil Langkah konkrit terkait metode belajar yang dibuat” disampaikan oleh Dr. Iwan Syahril, MA.Ed, M.PhD.
Pada Forum tersebut diberikan kesempatan pertama kepada Pembicara asal Maluku,
yang secara langsung menyampaikan usulan terkait kondisi local wilaya 3T dan wilaya bagian Timur Indonesia, diwakili oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar(KKT), yang disampaikan oleh Dien Atin Boritnaban. Dalam usulannya Dien Boritnaban menggambarkan kondisi jaringan internet maupun jaringan telpon di KKT yang sangat jauh dari kata memadai dalam menunjang system belajar mengajar di KKT, dalam hubungannya dengan pencananagan system merdeka belajar, yang nota bebenennya sangat membutuhkan fasilitas Media Komunikasi seperti telpon dan lebih penting lagi adalah Internet.
“Jaringan internet di KKT menggunakan jaringan telkomsel 4G dengan kapasitas rendah, yang sangat tidak memadai untuk kebutuhan internet seluruh masyarakat KKT, hanya ada satu tower internet di pusat kota kabupaten.
kondisi warga disana saat ini, sangat memprihatinkan dimana warga harus
“memanjat rumah atau gunung dan dataran tinggi lain, untuk mencari jaringan telepon suda menjadi fenomena lazim di tempatnya”.
Ada beberapa point yang Disampaikan pulah, oleh Dien Boritnaban, terkait bagaimana kondisi belajar siswa di KKT pada saat corona virus berlangsung, kondisi belajar yang jauh dari standar belajar Nasional yakni :
“Kebanyakan Siswa pulang kampung, sekolah tidak memiliki nomor telpon yang bisa dihubungi, dan tidak ada jaringan telpon di kampung.
Jaringan internet dan telpon sangat tidak memadai di KKT selain itu Banyak siswa maupun orang tua yang tidak memliki hp dan android
Kebanyakan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, merupakan Kabupaten termiskin nomor 2 di Maluku, tidak mampu membeli pulsa data yang sangat mahal, dibandingkan daerah jawab dan lainnya .
Banyak siswa dan ortu yang masih gaptek dalam menggunkan sarana belajar online
Belajar Mandiri atau merdeka belajar, membutuhkan buku pegangan siswa dan guru, sementara siswa di kabupaten kami sangat terbatas dalam memiliki buku pegangan siswa, karena keterbelakngan ekonomi.
Siswa di KKT tidak belajar di rumah, melainkan liburan di luar sekolah.”
(penjelasan Dein Boritnaban)
Dalam Forum tersebut pulah disampaikan usulan yang belaum selesai dibahas. Usulan kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kami guru dan siswa di Kab. Terluar dan Tertinggal dan Terpencil, diberikan Kesempatan untuk merdeka belajar menurut Kearifan atau Kondisi local wilayah kami, tanpa Harus menunda Kursus Baru Hingga awal Tahun 2021. Sampai saat ini Kami masih tetap berjuang di Daerah 3T untuk mencerdaskan anak bangsa, melalui berbagai cara dalam segala keterbatasan yang dimiliki.”
“Jika disamakan sistem merdeka belajar dengan sarana yang digunakan adalah media internet, mohon kebijaksanaan dan keadilan pemerintah pusat untuk memperhatikan sarana Pendidikan terutama sarana internet di KKT maupun kabupaten lain di Maluku yang Sebagian besar masih sama.”
“Pada kesempatan ini, saya menggugah hati para pemimpin bangsa Indonesia, melalui pa Mentri Pendidikan yang diwakili oleh pak Dirjen GTK, sekiranya kabuten KKT, dilirik dan diperhatikan sebagai Kabupaten yang kaya akan potensi alam namun terkebelakang dalam segi Fasilitas pendukung, serta miskin dari segi pendapatan.”
Usulan tersebut dijawab oleh pak Dirjen GTK bahwa pemerintah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan internet di daerah-daerah yang masih tertinggal seperti daerah 3T, yang salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tetapi disamping itu guru tetap dituntut kreatifitas dan inovasinya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa disesuaikan dengan kondisi local.
“Demi kelancaran dan pemerataan Pendidikan di seluruh wilaya Kepulauan Indonesia, pemerintah akan mengusahakan pemenuhan kebutuhan internet di daerah-daerah seperti daerah 3T yang masih sangat belum memadai ketersediaan jaringan internetnya.
Hemat saya, beban belajar untuk siswa secara daring lebih berat dari pada cara tatap muka langsung. Siswa SD sampai ke tingkatan atas sangat dituntut untuk memiliki kemampuan komputasi dalam waktu yang singkat. cara ini terkendala banyak factor, selain factor jaringan internet yang tidak merata di seluruh Nusantara, masalah kemampuan menggunakan media komunikasi online yang masih sangat terbatas dimiliki oleh siswa dan juga orang tua siswa, juga masih ada persoalan kompleks lain. hal ini akan dipaparkan pada saat meeting tanggal 4 nanti pada saat kami diberikan kesempatan untuk membahas persoalan Pendidikan di daerah kami sehubungan dengan kondisi kovid-19. diprediksi, bukan angka kemiskinan yang akan bertambah, tetapi angka kebodohan juga meningkat, dengan adanya kondisi ini. Negara harus bisa memperhatikan factor keadilan di bidang Pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ada harapan yang sangat besar, demi terwujudnya Sila Kedua Pancasila yakni “Keadilan Social Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” benar-banar dirasakan oleh masayarakat KKT dan juga wilaya lain di bagian timur Indonesia, melalui suatu Langkah nyata oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Internet masyarakat di wilaya Timur Indonesia secara memadai, sesui kebutuhan masyarakat. Salah satu factor penunjang utama Pendidikan adalah pemerataan layanan jaringan internet di seluruh wilaya Indonesia, yang memudahkan siswa dalam mengakses pengetahuan, sehingga sangat dibutuhkan bantuan dan kerja sama pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan internet masyarakat secara merata.
Dan harapan saya sebaiknya tahun ajaran baru 2020/2021 segera dimulai bulan juli ini mengingat kondisi kami yang sangat memprihatinkan dari hari ke hari.
Penulis Calon Mahasiswa S3
