Wakil Bupati Bagikan Parsel Untuk Tim Gugus Tugas Covid-19, di PKM Soromandi

Berita by admint

SC.Channels - Tim medis Gugus Tugas Kabupaten   Bima, adalah benteng terakhir untuk melakukan perawatan dan perobatan pasien positif, untuk menyemangati tim Covid-19 di Puskesmas Soromandi, Wabup Bima Drs. H Dahlan M. Noer, M. Pd memberikan bantuan berupa parcel.

Kehadiran Wabup, disambut Kepala Puskesmas, Tim Gugus Tugas Kecamatan, Camat dan sejumlah Muspika Kecamatan Soromandi.

Kata Wabup, kehadiran dirinya atas nama Pemerintah Daerah, memberikan bantuan berupa parsel untuk tim gugus tugas Kecamatan Soromandi. Langkah ini untuk menyemangati petugas supaya lebih maksimal lagi melakukan penanganan.

"Kepada Tim gugus tugas Kecamatan Soromandi, siapun orangnya harus mematuhi yang menjadi sebuah keputusan atau protokoler kesehatan COVID-19,"katanya Rabu, 6 Mei 2020.

Menurutnya, satgas percepatan penanganan Covid-19 yang berada di desa-desa punya hak untuk memeriksa dan mengetes suhu badan sesorang yang masuk ke wilayahnya.

"Setiap orang yang akan masuk ke desa-desa harus terlebih dahulu menjalani pemeriksaan identitas dan tes suhu badan di pintu masuk desa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19 di tingkat desa maupun tingkat kecamatan," ujarnya.

Kata dia, petugas desa maupun Kecamatan tersebut punya wewenang untuk melakukan detiksi dini terkait penyebaran wabah Covid-19.

Wabup mengakui, dirinya sering diperiksa oleh petugas percepatan penanganan Covid-19, di setiap desa dan Kecamatan yang dikunjungi, siapapun wajib mengikutinya.

"Saya ikuti semua apa yang menjadi protokoler kesehatan percepatan penanganan Covid-19 di desa itu, misalnya, di suruh cuci tangan di periksa suhu badan, saya ikuti semua, karena itu perintah protokol penanganan corona,"

Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan percepatan penanganan Covid-19 yang ada di desa, kecamatan maupun Kabupaten, hal tersebut, mereka lakukan demi mencegah penularan wabah di daerah.

(SC.003)

Terkait Stiker IDP_Dahlan JPS Bima Ramah, Alwi Tuding Bawaslu Tidak Paham Tugas Kepengawasan

Berita by admint

SC. Channels,-
Relawan IDP Kabupaten Bima, Alwi, S. Sos mempersoalkan pernyataan salah satu Anggota Bawaslu Kabupaten Bima terkait tidak memperbolehkannya mencantumkan foto Bupati dan Wakil Bupati dalam paket Bantuan Covid_19 Berupa Jaring Penganan Sosial (JPS Bima) RAMAH berbentuk Sembako (Beras, Telur, Minyak goreng, mie instant, Garam, Detergen)

“Bawaslu sepertinya tak memahami esensi tata aturan dalam Pilkada, Himbauan nya melarang ada stiker Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk Bantuan adalah menjurus pada profokasi dan tentunya mengundang gaduh ditengah pandemi covid-19,” Demikian Kata Alwi.

Menurut Alwi Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu bukan lembaga pengawas Bansos, Bukan Pula lembaga Pengawas Covid_19. Ranah pengawasan Bansos terkait covid-19 ada aparat Penegak hukum resmi di negara ini.

Secara tata aturan Alwi menjelaskan, pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang ditafsirkan oleh anggota  Bawaslu tersebut sebagai landasan, cacat secara hukum, karena dalam aturan itu menyatakan pasangan calon (paslon). 

“nah dalam logo JPS Bima Ramah itu bukan Pasangan Calon Bupati melainkan Bupati dan Wakil Bupati Bima yang masih aktif hingga 2021″ ungkapnya.

Alwi mengharapkan pada pihak Bawaslu agar senantiasa tidak menafsirkan UU sesuai selera mereka yang berdampak pada bergejolaknya suasan di tengah wabah Pandemi COVID-19 ini.

“Tahapan Pilkada 2020 sudah ditunda untuk sementara waktu. Walaupun ada aturan baru pengganti aturan lama, menyatakan Pilkada akan digelar bulan Desember mendatang, saya harap Bawaslu jangn bikin gaduh di negeri ini, Apalagi melarang Kepala Daerah memasang foto dalam bantuan covid-19 adalah kegaduhan nyata yang sedang diperlihatkan oleh Bawaslu” ungkap Alwi

Masih menurut Alwi bahwa JPS Bima Ramah berupa Sembako adalah murni program Pemerintah dalam penanganan COVID 19. Bukan program politik yang seenaknya Bawaslu memberikan tafsir padahal saat ini belum ada Salah Satu Pasangan Calon Bupati pun yang sudah di tetapkan oleh pihak KPUD.

“Semoga Bawaslu dapat memahami tugas tugas kepengawasan secara baik tentunya sesuai tata aturan dan perundang-undangan’ ungkap Alwi. (SC_02)

Sekjend DPD II KNPI Kab Bima, Tuding Bawaslu Buat Gaduh Ditengah Covid-19

SC.Channels - Sekjend DPD II KNPI Kab Bima menyoroti pernyataan salahsatu Anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Taufiqurahman S.Pd terkait tidak memperbolehkan mencantum foto Bupati dan Wakil Bupati dalam paket JPS Bima RAMAH.

“Pernyataan ini justru mengundang kegaduhan ditengah pandemi covid-19,” kata pria yang akrab disapa Suken ini.

Menurutnya, Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu bukan lembaga pengawas Bansos. Ranah pengawasan Bansos terkait covid-19 ada aparat Penegak hukum (APH) resmi.

"Anggota Bawaslu harus bisa menjaga marwah dan integritas lembaganya,” katanya.

Suken menjelaskan, pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang ditafsirkan oleh anggota  Bawaslu tersebut sebagai landasan, cacat secara hukum, karena dalam aturan itu menyatakan pasangan calon (paslon). 

“UU jangan ditafsirkan sesuai selera. Foto yang dipasang itu bukan paslon yang akan maju dalam Pilkada. Tapi Bupati dan Wakil Bupati Bima,” katanya.

Lagipula menurutnya, tahapan Pilkada 2020 sudah ditunda untuk sementara waktu. Wlauapun ada aturan baru pengganti aturan lama, menyatakan Pilkada akan digelar bulan Desember mendatang.

“Memang sudah ada aturannya. Tapi petunjuk teknisnya belum ada. Tahapannya masih disusun,” terangnya.

Untuk itu, Ia berharap pihak Bawaslu bisa menyikapi bijak dan proporsional terkait persoalan yang terjadi. Apalagi melarang Kepala Daerah memasang foto dalam bantuan covid-19.

“Bansos itu program Pemerintah dalam penanganan COVID 19. Bukan program politik,” pungkasnya.

Ia menambahkan, seharusnya yang ditelusuri oleh anggota Bawaslu itu apakah Kepala Daerah melibatkan Parpol atau tim sukses dalam menyalurkan bantuan covid-19 atau tidak.

“Saya harap anggota BAWASLU    memberikan pendidikan demokrasi yang baik kepada publik. tidak membuat kegaduhan, jangan sampai muncul konflik paradigma publik” tandasnya.

[SC.001]

Bawaslu Tidak Boleh Asal Mengeluarkan Himbauan Pada Persoalan Yang Belum Terpenuhi Unsur Hukum

OPINI OLEH WAWAN RISMAN

SC.Channels - Beredarnya Surat himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bima, dengan surat bernomor 15/K.Bawaslu-Kab.Bima/PHL/V/2020 yang dikeluarkan Pada tanggal 4 Mei 2020.

Himbauan itu Justru berpotensi melahirkan polemik baru dalam menghadapi dinamika Pilkada Kabupaten Bima. Dalil hukum yang menjadi dasar pijakan Bawaslu Kabupaten Bima dalam mengeluarkan surat himbauan tersebut, sangat tidak kuat karena masih ada unsur hukum yang belum terpenuhi dalam konteks Pilkada Kabupaten Bima saat ini.

Begitu juga dengan poin himbauan lainya yang mengingatkan pada Bupati dan wakil Bupati,  juga pada Kepala Dinas dilingkup PemKab Bima terkait tempelan stiker/atau logo Pemerintah Daerah pada paket bantuan sembako Penanganan wabah Covid 19. Himbauan tersebut tidak punya dasar hukum yang kuat dan murni sangat cacat secara hukum.

Saya menilai himbauan Bawaslu tersebut justru muncul atas dasar kekhawatiran secara politik saja, seolah-olah ada kepanikan secara sikap politik, sehingga dasar keputusan dalam mengeluarkan surat himbauan tersebut sama sekali dasar hukumnya 

Dalam ketentuan pasal 71 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016 tersebut, akan berlaku jika sudah ada pasangan Calon yang ditetapkan resmi oleh KPU. Namun dalam konteks Pilkada Kabupaten Bima pasal tersebut masih mentah untuk digunakan dalam pembatasan aktifitas Bupati dan Wakil Bupati, apalagi dengan alasan kekhawatiran dalam menyalahgunakan kewenangan dengan alasan merugikan pasangan calon lain. Itu sangat mentah sekali dasar hukumnya dalam tahapan Pilkada Kabupaten Bima saat ini.

Juga dalam sanksi hukum pada  pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 tersebut, tidak ada sanksi pidana seperti yang dijelaskan dalam surat himbauan tersebut pada pasal 71 ini. Dijelaskan pada ayat 5 hanya pada sanksi berupa pembatalan petahanan sebagai calon oleh KPU. Itupun sekali lagi saya pertegaskan dalam rumusan Pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 yang menjadi dasar pijakan hukum himbauan oleh Bawaslu Kabupaten Bima itu sangat jauh dari konteks Pilkada Kabupaten Bima saat sekarang. Karena belum ada satu pasangan Calon pun yang sudah ditetapkan resmi oleh KPU.

Terakhir Harapan saya kepada pihak Bawaslu agar segera meralat himbauan yang terlanjur dikeluarkan tersebut, demi menjaga stabilitas politik di kabupaten Bima, dan kedepanya agar lebih jelih dan hati-hati dalam mempertimbangkan segala poin hukum pada setiap keputusan yang diambil demi menjaga marwah lembaga pengawasan sebagai wasit dalam Pelaksanaan Pesta Demokrasi dalam hal ini Pilkada kabupaten Bima.

Belum Di Cat GOR Panda Nampak Kokoh, Terimakasih Bupati Bima

Posted on May 7, 2020 by SC Channels

SC.Channels,- Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Panda Type B nampak Indah dan Kokoh. “Belum di Cat saja sudah kelihatan kualitas bangunan itu sangat Super” ungkap Salah Seorang Pekerja GOR.

Namun keberadan Pembangunan GOR tersebut oleh segelintir kecil warga menuding bahwa gedung GOR tersebut sama seperti sarang burung walet, sebuah pabrik es hingga tempat penggilingan jagung hanya karena melihat foto yang postingan FB yang sengaja diedarkan oleh pihak tertentu.

Atas tudingan segelintir atau beberapa oknum warga itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. Chairunnas membantah tudingan tersebut.
“Itu sudah mengarah ke ghibah dan fitnah, karena mereka tidak pernah tau prosesi pembangunan tersebut” ujar Dae Koo sapaan Akrabnya.

Masih menurut Dae Ko’o, GOR yang dibangun tersebut bukanlah sarang walet, namun bermotif Uma Lengge. Kata dia, GOR tersebut juga bukan pabrik seperti di Jakarta, tapi tribun VIP dan tiga tribun penonton berada di lantai 2.

“GOR ini Tipe B dengan luas arena berukuran 25 m x 40 m. Tinggi 12 m,” katanya.

Lagi-lagi menurut Dae Ko’o, GOR tipe B tersebut juga menyiapkan pembinaan 5 Cabang olahraga (Cabor) seperti 1  lapangan volley ball, 4 lapangan badminton dan 4 lapangan takraw.

“Serta ada juga 1 lapangan tenis dan 1 lapangan basket,” demikian ungkapnya.

Tidak hanya itu, GOR tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah ruang, seperti security, tiket,  manager, sekretariat, pemanasan atlet, rehat atlet, rehat wasit/ Panitia, medis, tes dopping dan perlengkapan.

“Ada juga Mushallanya sekaligus ruang wudhu, ruang Konfrensi Pers, Gardu dan Panel,” ujarnya.

Dae Ko’o mengaku bhwa GOR itu sejak tahun 2005 silam direncanakan, namun di era Kepempinan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE lah bisa terlaksana dan tersealisasi. “Terimkasih Bupati Bima Umi Dinda” ungkap Dae Ko’o.

Terkait dengn Konstruksi, Dae Ko’o membeberkan bahwa Konstruksi Baja di Sidoarjo, Bondek dinding Atas dan Bondek Atap beserta konstrusksinya di Jakarta. Teknisi belasan orang didatangkan dari pulau Jawa, sehingga Kualitasnya Prima.

Diakhir pembicaraaannya Dae Koo merasa bangga Kabupaten Bima kini memiliki GOR mewah, meski di CCO, sempat di adendum hingga membayar denda karena keterlambatan. Namun sudah di PHO 26 Maret 2020 kemarin.

“Anggaran pembangunannya Rp. 11.210.000.000 termasuk denda adendum Rp192 juta,” tandasnya. (SC_001)

ADA APA DENGAN GOR PANDA? PPK MENJAWABNYA DENGAN TUNTAS

Berita by admint

SC.Channels, - Sosial media facebook dalam beberapa hari terakhir ramai membahas mengenai sarana olahrga Gelanggang Olahraga (GOR) yang dibangun di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Sebagian para netizen menuding bahwa gedung GOR tersebut sama seperti sarang burung walet, sebuah pabrik es hingga tempat penggilingan jagung hanya karena melihat foto yang diposting.

Bagaimana faktanya ? Benarkah demikian ? Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Drs.Chairunnas, M.Pd., membantah tudingan tersebut. Bahkan hal itu sudah mengarah kepada  ghibah dan fitnah.

Menurutnya, GOR yang dibangun tersebut bukanlah sarang walet, namun bermotif Uma Lengge. Kata dia, GOR tersebut juga bukan pabrik seperti di Jakarta, tapi tribun VIP dan tiga tribun penonton berada di lantai 2.

“GOR ini Tipe B dengan luas arena berukuran 25 m x 40 m. Tinggi 12 m,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan pria yang akrab disapa Dae Ko’o ini, GOR tipe B tersebut juga menyiapkan pembinaan 5 Cabang olahraga (Cabor) seperti 1  lapangan volley ball, 4 lapangan badminton dan 4 lapangan takraw.

“Serta ada juga 1 lapangan tenis dan 1 lapangan basket,” ujarnya.

Tidak hanya itu, GOR tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah ruang, seperti security, tiket,  manager, sekretariat, pemanasan atlet, rehat atlet, rehat wasit/ Panitia, medis, tes dopping dan perlengkapan.

“Ada juga Mushallanya sekaligus ruang wudhu, ruang Konfrensi Pers, Gardu dan Panel,” ujarnya.

Ia mengaku, sejak tahun 2005 tersebut pihaknya diperjuangkan, namun baru disetujui tahun 2019. Tidak hanya itu material, baku hingga teknisi pembangunan GOR didatangkan dari pulau Jawa.

“Konstruksi Beton di Sidoarjo, Bondek dinding Atas dan Bondek Atap beserta konstrusksinya di Jakarta. Teknisi belasan orang didatangkan dari pulau Jawa,” ujarnya.

Dae Koo cukup bangga Kabupaten Bima kini memiliki GOR mewah, meski di CCO, sempat di adendum hingga membayar denda karena keterlambatan. Namun sudah di PHO 26 Maret 2020 kemarin.

“Anggaran pembangunannya Rp. 11.210.000.000 termasuk denda.

Sedangkan mantan Kabag Humas dalam media sosial dengan akun pribadinya Yan Suryadin mengatakan lucu sekali anda anda di media sosial ini membanding bandingkan GOR tipe B dengan GOR lainnya yang tipe A, ya tidak masuk akal lah, masak mauembandingkam kelas dan tipe yang tidak sama, itu kan lucu namanya.

" Anda anda itu harus fahami bahwa GOR tipe B yang 11, sekian dengan tipe A dengan anggaran 25 itu beda sangat beda, makanya sekolah yang baik yach jauhkan diri dari asumsi negatif fitnah dan prasangka buruk, pungkas Mantan Kabag Humas Pro Pemkab Bima.

[SC.001]

Bentuk Fisik GOR Kabupaten Bima Mirip Kandang Kuda

Berita by admint

                  GOR tampak timurnya


SC, Channels.- Pembangunan GOR di Kabupaten Bima menuai kritikan pedas dari sejumlah organisasi dan elemen. Seperti halnya organisasi Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Bima menyorot GOR yang dibangun dengan nilai kontrak Rp 11 miliar lebih itu ibarat kandang kuda. “Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan GOR itu belasan miliar. Ko bentuk fisik mirip kandang kuda,” ujar Ketua Repdem Kabupaten Bima, Muhammad Yogi melalui selulernya, Kamis malam (7/5).

Kata Yogi sapaannya, kita menduga pihak pelaksana tidak mengutamakan mutu dalam bekerja. Tapi menjadikan kegiatan tersebut sebagai lahan basah untuk mencari untung. “Wajar dong kita berasumsi seperti itu. Karena mestinya bentuk fisik GOR itu tidak ada nilai seni sedikit pun,” ungkapnya.

Menurutnya, dilihat dari kondisi fisik GOR tersebut ada kemungkinan tidak sesuai rencana pembangunan. “Jangan jangan bentuk fisik GOR itu tidak sesuai dalam RAB. Masa GOR mirip kandang kuda,” tudingnya.

Sementara itu, Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Bima Raya, Supriyadin mengungkapkan, pembangunan GOR itu harus mampu menarik simpati masyarakat sehingga harus ada nilai seninya. “Anggaran yang digelontorkan untuk bangun GOR itu kan cukup besar. Ko bentuk fisik GOR mirip gudang,” ucapnya.

Dirinya menyesalkan terkait pembangunan GOR tersebut karena tidak diperhatikan bentuknya seperti apa. “Bangunan GOR benar benar tidak ssuai harapan masyarakat. Bahkan kita menuding hanya buang anggaran saja,” pintanya.

Melalui akun FB nya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan GOR Panda, Drs. Chaerunnas, M.Pd, membantah beragam tudingan miring terhadap pembangunan konstruksi bangunan tersebut. Ia bahkan menyebut tudingan para netizen sudah mengarah ke ghibah dan fitnah.

Padahal menurutnya, GOR ini bukan sarang walet tapi motif Uma Lengge, GOR ini bukan Pabrik di Jakarta tap TRIBUN Vip dan 3 Tribun penonton berada di Lantai 2. “GOR ini TIPE B luas arena berukuran 25 m x 40 m dengan tinggi 12 m. GOR TIPE B menyiapkan Pembinaan 5 CABOR (1 Lap. Volley ball, 4 Lap. Batminton, 4 Lap. Takraw, 1 Lap. Tennis, 1 Lap. Basket),” tulis Kabid PAUD Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima dalam akun FB nya, Kamis sore (7/5).

Kata dia, GOR ini dilengkapi dengan R. Security, R. Tiket, R. Manager, R. Sekretariat, R. Pemanasan Atlet, R. Mushalla, R. Wudhu, R. Konfrensi Pers, Gardu, R. Panel, R. Rehat Atlet, R. Rehat Wasit/ Panitia, R. Medis, R. Tes Dopping, R. Perlengkapan. Selain itu, GOR ini dilengkapi dengan R. Security, R. Tiket, R. Manager, R. Sekretariat, R. Pemanasan Atlet, R. Mushalla, R. Wudhu, R. Konfrensi Pers, Gardu, R. Panel, R. Rehat Atlet, R. Rehat Wasit/ Panitia, R. Medis, R. Tes Dopping, R. Perlengkapan.

Dijelaskannya, sejak 2005 GOR ini dinanti, hambatan, onak duri selama 5 bulan dihadapi pihaknya. Hujan, Lumpur, Konstruksi Beton di Sidoarjo, Bondek dinding atas dan Bondek atap beserta konstrusksinya di Jakarta. Dan bahkan Teknisi belasan orang didatangkan dari pulau Jawa. “Alhamdulillah, meski di CCO, meski di adendum dan denda karena keterlambatan sudah di PHO tgl 4 Desember 2019, pekerjaan itu sudah tuntas dikerjakan tanpa cat dan keramik. Karena saya minta utamakan lampu penerangan, sanitasi, dan tenaga pembangkit,” tegas di akun FB nya.(SC.001)

Penanganan Pandemik Covid-19 di Kabupaten Bima Masih Hit and Run Belum Holistik dan Menyeluruh di 18 Kecamatan

Opinion by writer

SC. Channels

OPINI

Akhir akhir ini di daerah beragam cara dan tindakan dalam menghadapi covid 19, terlebih soal kebijakan pemda terkait efisiensi dan efektifitas anggaran. Daerah dalam hal ini pemda kabupaten dan kota sangat vested interested merampingkan anggaran tatkala pandemik covid melanda dan menerpa daerahnya, seakan-akan kedatangan wabah ini sesuatu yang sangat extraordinary untuk dihadapi sehingga mengharuskan ketersediaan anggaran walau sedikit dipaksakan "defisit anggaran".

Saya ambil contoh Kota Bima saja yang memiliki APBD lumayan dari Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat tidak harus ngoyo dan terlalu berkeringat hanya untuk menghadapi wabah corona, postur APBD Kabupaten Bima yang terbatas dengan total Rp 1,9 trilliun, sangatlah naif jika menyiapkan 79 milliar hanya untuk menangani corona yang hit and run.

Penulis mengatakan hit and run artinya secara melompat dan berlari bukan secara normal dan gradual adanya. Mengapa dikatakan demikian? Pola ini disematkan karena penanganan covid ini mulai dari hulu hingga hilirnya banyak persoalan. Mulai dari pengelompokan satgas covid tiap kecamatan yang janggal dan tidak mumpuni menimbulkan opini dan spekulasi warga bahwa tim pemkab bima tidak serius menggarap wabah ini, selain itu respon terhadap para pasien positif covid hingga pembagian masker dan kelangkaan alat pelindung diri serta adanya statemen sekda merumahkan sukarela hingga menerbitkan surat untuk honda adalah indikasi bahwa sekda merasa keberatan untuk mengurus mereka dengan baik di masa covid padahal dedikasi dan jasa tenaga kesehatan ini sangat luarbiasa meringankan beban di RSUD Sondosia, kok malah sekda meremehkan.

Penulis, melihat langkah penanganan covid kabupaten salah star, karena ketiadaan keterbukaan sedari awal memulai penanganannya, ada krisis akuntabilitas publik yang dilakukan sekda dalam memulainya bahkan terdapat banyak praktek praktek mal admint yang dilakukan sekda kabupaten bima.

Hemat penulis jika anggaran covid kabupaten bima mau aman dan selamat dari bancakan oknum dilingkaran kekuasaan pemda, cara yang ditempuh adalah yang pertama adakan kerjasama dengan kejaksaan dalam bentuk MoU untuk memantau mengontrol penggunaan anggaran selama masa corona, kedua, lakukan kerjasama dengan seluruh media dan stakeholders yang ada, ketiga Bupati harus mampu mempressure sekda atas penggunaan anggaran hingga jps dan bansos, kelima, sekda harus transparan pada Bupati dan masyarakat Kabupaten Bima sudah sejauhmana kejelasan penggunaan dana covid.

Penulis mengamati dari awal cara sekda memulai menangani persoalan ini dengan parsial dan tidak holistik dimana sekda meniadakan kegiatan musrenbangda dan memimpin rakor penanganan covid tanpa dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Media, Swasta dan stake holders yang ada sehingga kesimpulan penulis ada kesan yang kurang elegant dan menjatuhkan elektabilitas Sekda Kabupaten Bima selaku midle management yang idealnya memberikan teladan dan contoh terbaik bagi transparansi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.


Nah, dengan cara dan pola itu bisa ditebak bahwa sekda ingin menguasai semua anggaran covid tanpa harus melalui protokol penanganan yang benar dan tanpa harus melalui mekanisne pengkajian cara pembahasan anggaran publik yang benar dimata rakyat Bima.

Penulis
Alumni
Kebijakan Publik