Tambora Awalnya Diikhtiarkan Kota Satellite, Agus : KTM Berantakan, Satonda lepas ditangan Syafru

Berita by admint

SC.news.Kabupaten Bima,-

Ketua PSBT Bintang Timur, Agus Supriadi, S.Pd., hingga saat ini masih mempertanyakan status 11 ( sebelas) orang tenaga SK honorer daerah yang ditugaskan mantan Bupati Bima Drs.H.Syafruddin, M.Pd. alias Abu Syafa dengan nomor SK               tertanggal tahun

11 orang tenaga honda tsb, sedianya ditugaskan pada kawasan kota terpadu mandiri (KTM), yang digagas Bupati Ferry almarhum namun niat itu semuanya gagal bahkan segala sarpras termasuk lampu jalan di KTM semuanya habis dijarah para penjarah dan perampok disana, kata agus pada SC, jumat, 10 April 2020.

Agus yang juga Sekjen DPC FGII Bima ini menceritakan dulu almarhum H.Ferry Zulkarnain, ST merancang KTM itu berdasarkan Peraturan Presiden dan didukung Menteri Daerah Tertinggal menggagas Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora sebagai sebuah Kota Satellite baru di wilayah paling barat Kabupaten Bima.

Tambora yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat kaya dan melimpah membuat pemerintahan pusat tergiur untuk melirik dan memaksimalkannya melalui kawasan Kota Terpadu Mandiri tadi, hanya saja Mantan Bupati Bima H Syafru tidak mampu memaksimalkan kinerjanya dalam memajukan kawasan itu, buktinya 11 ( sebelas )  orang punggawa yang sejatinya menjaga KTM dengan segala infrasupra struktur termasuk pasar meninggalkan Tambora di tahun 2015, tanpa jejak, kata Sekjen FGII Bima.

Agus, sang pendekar psbt ini menambahkan dari kesebelas orang itu termasuk ada saudari perempuannya yang kini sudah pindah di dinas PU Bina Marga Kabupaten yang berlokasi di Panda di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, dirinya heran dengan mantan bupati bima yang khilaf dalam menerapkan kawasan terpadu mandiri tambora demgan sangat tidak profeaional.

Dia mencontohkan, pulau satonda atau satonda lake island sebuah pulau yang sangat indah dengan diapit oleh gemunung yang indah lalu didalamnya airnya nggak asin oleh salah seorang ahli geologi kanada pernah memprediksi bahwa didalam satonda ada kandungan emas, tembaga, serta lainnya yang sangat besar jumlah dan nilainya, kata agus. 

Sayangnya pulau itu termasuk KTM terbengkalai dan tujuh desa di tanah bekas leluhur kerajaan yang sangat subur itu kini telah dikuasai oleh orang lain atau Kabupaten tetangga, tanah tanah yang subur sepanjang semenanjung Kadindi hingga Kempo dan Pekat semuanya sudah bertuan Bali, Lombok bahkan Dompu itu sendiri, seandainya itu bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima inshaaAllah Mbojo akan kaya raya, belum lagi potensi laut dan ladang serta tegalan dan leremg lereng yang subur yang kini dikuasai Cina dan Sanggar Agro Nusantara Persada dengan minyak kayu putihnya telah membuktikan bahwa Haji Syafru telah memberikan andil kerugian bagi masyarakat Kabupaten Bima selama menjabatnya terutama raibnya para pengurus nakhoda Kota terpadu mandiri tambora yang hingga kini tidak ditahu rimbanya bagaikan hilang sekejab ditelan bumi, pungkasnya.

Penulis Tim Swara Cendekia.

Lagi, Kasus Mal Admint Penjualan SK Honda Bertambah Menjadi 2 Orang di Tambora

Berita by admint

                   Doc.  on facebook

SC.news.Tambora.-  Lagi, kasus malt admint, penjualan surat keputusan (SK) honorer daerah di jajaran Dikbudpora Kabupaten Bima melalui UPT Tambora kini mulai berkembang, sebelumnya juga pernah diberitakan terduga oknum pelaku mal administrasi adalah mantan Ka. UPT yang kini menjabat sebagai plt. salah satu SMP Negeri di Tambora dengan inisial  'I', Bung Iwan itulah nama akun facebook yang mengupload temuan dan hasil investigasinya terkait kasus itu, Kamis, 9/4/2020 di Tambora.

Menurut Aktivist Berkarya, Bung Iwan ada dua orang yang menjadi korban praktek mal administrasi di Tambora, Kepala Sekolah di perintah oleh atasan yang lebih tinggi yakni Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima terkait soal itu.

                  Foto. SK malt admint

" By name by addres, ada ATM, ada SK demikian curhatan dan kicauannya di sosmed atas akun bernama Bung Iwan dengan warna latar dan background profil kuning membahana".  --------- Dikbudpora Kecamatan Tambora ---------
Dugaan oknum  menarik SK dari 2 orang guru Honda dan di alihkan pada 2 org guru sekolah dasar  SoNae dan Kawinda Toi
Penarikan SK di ikuti dgn penarikan ATM, buku tabungan BRI, Nomor PIN serta guru terpencil. identitas pelaku serta oknum guru sdh teridentikasi
#Kata_Oknum_Atas_Perintah_Dinas_Kab
#Oknum_Guru_pengganti_Perempuan

Dirinya, mengaku sudah merapikan data data oknum yang telah melakukan praktik yang merugikan tenaga pendidik anak anak bangsa yang diandalkan mencerdaskan kehidupan bangsa namun fakta berbicara lain.

Mrk dengan jujur mengungkap semua kejadian bahkan tdk mengerti kenapa oknum pimpinan melakukan ini pada mrk. Tekadnya  mencari keadilan sampai tuntas. Keseriusan pun di buktikan oleh  mrk dgn membubuhkan tandatangan keterangannya.

#Investigasi_9_April_2020
#Kalian_Aset_Bangsa_Yang_Terbuang_Krn_Keserakahan.

" sabar dulu mas , tunggu saya kelar melakukan investigasi kasus ini baru kita buat berita, katanya sembari mengingatkan crew swara cendekia untuk tidak dulu mengekspose soal ini sambil menunggu rampung semua, tambahnya melalui messenger.

Ketika ditanya apakah oknum ini sama dengan yang diberitakam sebelumnya oleh media ini?, iwan dengan gamblang mengatakan ini yang di SMP Negeri 3 Tambora mas bukan 1 dan bukan lainnya,

"Untuk SMP N 3 Tambora ini mas, bahkan sudah masuk kejaksaan , terangnya melalui measenger akun pribadinya. Dan namanya berinisial 'KN', ungkaonya.

Adapun korban dari kasus ini sebanyak dua orang atas nama Amirullah, S.Pdi.  dan Adi Ardiansyah, S.Pd. sama sama mengabdi  di unit kerja yang dinaungi UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Tambora, dibawah kendali saudara mas Joni H Kahimuddin, S.Pd.,M.Pd., adiknya saudara Iskandar yang kini menjabat Kepala Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora.

" iya benar kasus ini bang, bahkan saya sempat menuliskan kronologinya melalui buku harian saya sumpah bang ada di buku diary saya kronologinya, ungkap adi .

Jadi kasus ini ada kaitannya dengan yang di SMPN 1 Tambora, keduanya ada keterkaitan bahkan data datanya sudah lengkap, menurutnya ini wajib diusut tuntas hingga ke atas, iwan mengakui bahwa mereka dibawah tidak berani melakukan praktik seperti ini jika tidak ada perintah dari atas, jelas ini ada instruksi langsung Kepala Dinas dan ada uangnya bahkan barang bukti , saksi serta korbannya ada mas, pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada yang bisa dikonfirmasi, mantan Kepala SMPN 3 dan Plt Kepala SMPN 1 Tambora ketika dihubungi  dalam keadaan tidak aktif dan Selular Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin HI, S.Sos., sedang dialihkan dan diluar jangkauan, begitulah yang terdengar dari nada sambung ketika dihubungi untuk dimintai tanggapannya terkait kasus ini.

(TIM)

Rapat Komisi IV Hasilkan Keputusan, Sekjen FGII: "Harusnya Rapat dihadiri Media, PPNI, Sekda bukan sepihak

Berita by admint

SWARACENDEKIA.news.,BIMA.-

Kisruh soal tenaga kesehatan (Nakes) yang membuat sikap Sekertaris Daerah ambivalen dan ambiguitas akhirnya telah diputuskan dalam Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten, Rabu (8/4/2020) di Kantor DPRD yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Anggota Komisi IV, dan pihak RSUD Sondosia Kabupaten Bima.


Ketua Komisi IV, Ilham Yusuf dalam sosial medianya dengan akun Bang Ilham menulis preambule statusnya dengan celoteh

" Sahabat Fb ada yg bertanya, apa saja hasil keputusan Rapat di DPRD terkait RSUD sondosia.
saya upload hasil kesimpulan rapat. tentu belum memuaskan semua pihak, namun paling tidak menjadi awal yg baik untuk perbaikan bersama.
Sesuai dgn tatib DPRD Kab Bima Hasil Keputusan Rapat DPRD mengingat Eksekutif dan wajib melaksanakannya.
semoga Bermanfaat.

      Surat rekomendasi keputusan rapat

Menurut Sekjen FGII Kabupaten Bima, Agus PSBT harusnya Komisi IV mengundang Ketua Organisasi Profesi PPNI dalam tersebut, dirinya menilai sikap Komisi IV belum aspiratif selain itu tambah agus pihak Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Bapak Sekertaris Daerah juga harusnya diundamg termasuk perwakilan nakes, kata Pelatih Silat yang kerap menjuarai Turnament Karate tingkat Nasional ini pada SC.news.

Agus, menilai Rapat Komisi IV juga ada kelemahan lain yakni sepi dari pemberitaan, artinya kegiatannya ini tidak mengundang media,

" legislatif wajib undang media dalam berbagai moment dan acara serta kegiatan kegiatannya bukan malah hanya di upload di FB pribadi begitu, salah itu, pungkas Agus Supriadi.

Ketua Komisi IV, Ilham Yusuf ketika dikonfirmasi melalui handphone , sedang diluar jangkauan.

Hingga berita ini diturunkan belum ada satupun pihak komisi yang membidangi masalah kesehatan yang bisa dihubungi, sementara dinamika terkait RSUD Sondosia makin hari makin seksi saja isu isu yang dimainkan oleh kelompok kelimpok tertentu, yang arahnya malah blunder ke hal hal yang tidak signifikan adanya.

Catatan Kritis tentang Demokrasi di Tahun Politik

Berita by admint

                *By. Alfi Syahrin, M.Si.

Opini

     Praktek demokrasi tidak selalu berjalan linear dalam perpolitikan suatu negara. Potret demokrasi sebagai sistem politik yang dianut oleh mayoritas banyak negara di berbagai belahan dunia telah melahirkan aneka ragam kontroversi, gugatan bahkan tragedi dalam kehidupan warga negara.

      Salah seorang teoritikus politik seperti Francis Fukuyama bahkan dengan tegas mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi pemenang yang menaklukan seluruh kontestasi ideologi. mulai dari sistem teokrasi, monarki hingga komunisme tumbang dijungkal oleh demokrasi.  

      Pemikir lain seperti Robert Dahl memiliki pandangan yang sama bahwa hanya demokrasilah yang bisa mewujudkan kesetaraan, kebebasan dan konsensus  melalui konstitusi yang kadang nyaris tanpa konfrontasi.

    Sehingga tidak salah seorang pencetus ide demokrasi  Aristoles menyebutkan demokrasi merupakan jalan untuk mewujudkan aspirasi kemaslahatan bersama(public virtue) dan sipil yang beradab(civic virtue). Akan tetapi dalam prakteknya gagasan mulia demokrasi cenderung dkhianati secara retoris, spekulatif dan pragmatis di mulut, perilaku dan  tindakan politisi.

      Saat ini demokrasi dalam pandangan penulis, tidak sedang berjalan baik sebagaimana kehendak konstitusi tetapi bergerak sesuai selera politisi, penguasa dan pesanan korporasi. Oleh Karena itu aturan hukum banyak yang dibuat hanya  sekedar untuk memenuhi keinginan pengusaha, perumusan kebijakan oleh penguasa syarat dengan akomodasi kepentingan politik sesat. Akibatnya demokrasi bergerak liar, kebebasan hampir tidak memiliki batasan lagi. Orang_orang berlomba bersuara paling keras hanya agar disebut sebagai yang kritis dan populis.

       Demokrasi menjadi kehilangan substansi karena kemewahannya hanya dinikmati elit bukan publik. Politisi berlomba ganti safari, jas, mobil dan perabot tanpa etik, etos, dan atensi menaikan standar kesejahteraan kehidupan publik. Setiap lima tahun politisi disuksesi tetapi nasib masyarakat tidak kunjung berubah. Infrastruktur jarang dibangun merata, harga komoditas tani murah, fasilitas publik minim, infrastruktur kesehatan tidak memadai, upah buruh tidak dikoreksi bahkan pupuk jadi komoditas langka karena politisi tidak tegas rumuskan solusi.

      Satu_satunya yang banyak berubah hanya penampilan oknum politisi yang makin gendut, parlente dan  mewah. Gayanya melangit, asetnya menumpuk tapi soal prestasi hasil kerja menuntaskan aspirasi publik jarang membumi.  politisi lebih sibuk menyusun transaksi mengembalikan ongkos politik di pileg dan pilkada. Tetapi tidak sibuk memerangi oligarki, borjuasi di partai politik dan supervisi kerja-kerja timpang penguasa. 

   Bagi saya problem kultural dan struktural dari politik dan demokrasi kita. Bukan berada pada lapisan grass root tetapi ada di puncak elit. Borjuasi dan kapitalisme politik banyak dipraktekan elit dan menjadi identitas politisi yang sudah mentradisi. Sehingga tidak heran publik menjadi pragmatis memilih politisi yang hanya mau dan sanggup membayar suara. 

      Ongkos politik yang mahal menjadi sebab gurita korupsi di era reformasi. Karena publik kecewa pada politisi yang kerap ingkar janji. Demokrasi menjadi praktek bernegara yang simbolis, formal dan legalistik tetapi kehilangan makna kritisnya yang substantif.

     Demokrasi akan mati seperti ramalan Steven Levitski seorang profesor politik Harvard dalam How Democracy Die. Tidak karena terpilihnya pemimpin otoriter dan kudeta tetapi karena perlahan_lahan matinya sikap kritis publik yang tidak kita sadari. Hanya setelah era reformasi kampus-kampus menjadi jinak pada kekuasaan, mahasiswa mati daya kritisnya membangun solidaritas mekanik mereduksi hegemoni negara yg diskriminatif, bahkan LSM_LSM ramai merapat pada kekuasaan.

      Gelar_gelar honoris Causa marak diberikan pada politisi tanpa kontribusi pada masyarakat dan ilmu pengetahuan, ikatan_ikatan alumni ketuanya orang dari istana dan birokrasi. Sehingga dialektika demokrasi mati dalam otoritas kekuasaan. Seiring matinya sikap oposisi warga negara hal ini bukan pertanda baik bagi kelanjutan nafas kehidupan demokrasi karena kehilangan sikap kritis publik menjadi sangkakala penguburan hidup_hidup demokrasi.

* Penulis Kandidat Doktor
   Universitas Hasanuddin Makassar