FGII BANGUN KEMITRAAN, LUNCURKAN GAGASAN SEKOLAH MERDEKA BELAJAR KE KEMDIKBUD RI

JAKARTA., SuaraCendekia.News-

Organisasi Profesi Guru, Federasi Guru Independen Indonesia melalui Ketua Umum DPP,  Dra. Tety Sulastry saat ini tengah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia bersama organisasi penggerak lain guna meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. 

Putri kelahiran Maluku Ambon yang telah banyak menorehkan prestasi di ibukota jakarta ini boleh dibilang cukup sukses membawa orprof FGII ini selangkah lebih maju dari sebelumnya.

Melalui saluran whatsappnya Dra.Tety Sulastry meminta data saat ini kepada pengurus daerah terkait dengan wacana penguatan kapasitas bagi guru untuk sekolah sekolah yang merdeka belajar.

" Kita tengah membuat dan menyusun proposal untuk kegiatan guru merdeka belajar dan sekolah sekolah yang akan dikuatkan dengan program kemendikbud yang baru," kata Tety, selasa 17/3 pada suaracendekia.news. Tety menginginkan usulan itu mulai jenjang TK, SD, SMP masing" sepuluh sekolah tiap kecamatan yang ada di wilyah DPC Kab/Kota.

Tety mengharapkan pro aktif para Ketua Ketua DPC di tingkat Kabupaten dan Kota untuk segera menyiapkan diri beserta pengurusnya guna mendata dan memverifikasi sekolah-sekolah mulai tingkat TK/PAUD, SD/MI SMP/MTs yang berada di wilayah yang layak dan sangat layak untuk diusulkan dalam rencana grand design kemitraan dengan multi pihak ini.

Konsep sekolah merdeka belajar yang dikehendaki Tety dkk FGII adalah bagaimana para guru dengan sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat., " ucap Tety.

GEBRAKAN MERDEKA BELAJAR

Konsep Merdeka Belajar	Motto yang terkenal : "Merdeka belajar, Guru Penggerak"
- Pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah.
- Pada tahun 2021 mendatang, Nadiem berencana akan menghapus sistem UN, dan diganti dengan sistem baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
- Membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM bangsa, dan berbudi luhur.

Sambung Tety, terdapat Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, Jakarta, pada 11 Desember 2019.

Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu:

1. Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.
4. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T). Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB  Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

Tambah Ketum FGII, mengutip dari mendikbud baru Prof. Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara.

Menyikapi hal itu, FGII pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan kurvei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Begitupun untuk kemampuan yang lain.

Ketika ditanya suaracendekia.news tentang syarat syarat sekolah yang diusulkan untuk mendapatkan penguatan, Ibu paruh baya asal Ambon Manise ini menyerahkan itu pada daerah.  " Silakan daerah terutama Kabupaten/Kota yang menentukan bersama fungsionarisnya tentunya seijin sekolah dan sudah mengetahui dinas setempat, kata Ketua Umum ini melalui whatsapp.

Sementara itu, Ketua DPD FGII NTB, Nukman, M.Si. mengatakan bahwa hal ini sebaiknya kita saling koordinasi dulu dengan dinas dan sekolah terkait, nukman mengharapkan kerjasama yang baik dan sinergitas yang utuh tidak parsial, saya mengharapkan usulan ini tidak instant begitu saja tetapi harus melalui veridikasi dan validasi data sekolah yang valid dan jangan sampai nanti ada sekolah yang tidak terkafer lalu marah.

" jangan tergesa-gesa, sebaiknya kita gunakan strategi yang tepat dengan berbagai pihak, terpenting ada kemauan atau political will pemerintah dalam hal ini kementerian untuk memperhatikan nasib dunia pendidikan di daerah", nanti kita rapat dulu secara interen termasuk pertemuan multi pihak dulu dengan berbagai kelompok kepentingan, jangan sepihak, kata mantan aktifis 98 ini pada suaracendekia.news.

Selasa,17/3.(TIM).