Redaksi SuaraCendekia.News
Selasa, 17 Maret 2020
 |
| Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH. |
Bima, SuaraCendekia.news—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima menemukan beberapa masalah terhadap hasil seleksi wawancara Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima telah menerbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bima.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH, menjelaskan, beberapa masalah yang ditemukan Bawaslu dalam proses seleksi PPS se-Kabupaten Bima di antaranya terdapat peserta yang tidak ikut wawancara, namun masuk dalam tiga besar.
Ia menyeutkan, ada calon PPS yang telah dinyatakan lolos tahapan wawancara padahal sudah dua periode bertugas sebagai PPS. “Parahnya lagi, ada yang pernah menjadi calon anggota legislatif, masuk dalam pilihan anggota PPS,” ungkap Abdullah.
Selain itu, lanjut Ebit, sapaan akrabnya, ada peserta yang sama sekali tidak disebutkan namanya dalam pengumuman enam besar, justru mengikuti tahapan wawancara.
Diungkapkannya, Bawaslu juga menemukan peserta yang pernah jadi saksi partai politik dan pasangan suami-istri sesama penyelenggara Pemilu. “Rekomendasi kami, juga menyebutkan peserta yang sebelumnya diduga menilep uang penunjang kegiatan KPPS,” bebernya.
Sebagai Pengawas Pemilu, lanjut dia, pihaknya hanya berwenang menindaklanjuti masalah itu dengan menerbitkan rekomendasi dan tidak punya wewenang memaksa KPU untuk mengubah pengumuman hasil wawancara PPS yang telah dipublish.
“Soal nanti diubah atau tidak, itu menjadi otoritas KPU. Sesuai dengan batas kewenangan. Kami hanya menyampaikan rekomendasi saja,”jelasnya.
Dia berharap, KPU dapat memerhatikan catatan-catatan yang disampaikan pihaknya. Karena rekomendasi tersebut merupakan hasil pengawasan langsung jajaran Bawaslu Kabupaten Bima.
“Ini hasil pengawasan melekat. Kami hanya ingin terwujudnya penyelenggara yang berintegritas,” tandasnya. [SC.News]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar