Lombok Timur, Suara Cendekia.-
Sekertaris Jenderal Organisasi Profesi DPD FGII NTB, Mochammad Hirwan sangat merisaukan kondisi birokrasi akhir ini di NTB terutama di daerah - daerah, karena dampak dari adanya wabah global maupun dinamika finamika lainnya. Kekhawatiran itu sangat beralasan karena daerah sangat sedikit bahkan nihil kontrol dan pengawasan lembaga lembaga terkait.
Sekjend DPD FGII NTB, ini juga memberikan sebuah ilustrasi di Pemkab Lotim hingga Kabupaten Bima kondisinya hampir sama dimana Kepala Daerahnya mengeluarkan larangan warga masyarakatnya untuk keluar rumah, mengadakan perkumpulan, dan lain dan sebagainya melalui surat edaran dan himbauan namun disisi lain pemerintahnya yang melanggar atau bupatinya yang melanggar. " jadi kita bingung dengan situasi ini, disatu sisi corona ini mau dibasmi disisi lain Bupatinya masih tidak taat azas akan himbauan yang dikeluarkannya, sebenarnya daerah kita dominan masih negatif belum positif Corona tetapi hingar bingarnya udah luarbiasa bahkan udah pada keteteran hingga banyak yang tercecer agenda agenda penting itu, padahal masih negatif seperti lotim, loteng, lobar hingga sumbawa, katanya.
Selain itu dirinya sangat mengharapkan sikap konsisten pemerintah terutama kepala kepala daerah di NTB untuk sama sama dengan Bapak Gubernur NTB bersikap tegas dan konsisten jangan plin plan, selain itu hirwan menambahkan agar semua stakeholders memantau kebijakan publik selama pandemi covid ini diberlakukan, jangan sampai ada istilahnya aji mumpung. Ketika ditanya apa maksud aji mumpung itu, Sekjen DPD FGII NTB ini menjelaskan bahwa aji mumpung itu bisa banyak hal misal menggunakan kesempatan dalam kesempitan, dicontohkannya misalnya ada agenda agenda birokrasi yang sangat penting seperti Musrenbangda ditiadakan dengan dalih corona sementara kegiatan Rakor yang melibatkan multipihak untuk penanganan suatu wabah digelar, nah inikan lucu, kenapa agenda musrenbangda di cancel dan ditiadakan sementara rakor, paripurna dan lain lainnya yang nggak perlu bisa terlaksana ditengah merebaknya wabah corona, selain itu banyak hal hal lainnya makanya kita harus mengetatkan pengawasan kebijakan publik jangan sampai birokrasi terus menipu rakyat dengan dalih, alibi dan kamuflase tertentu dibalik bencana, pungkas Sekjen.[SC.News]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar