Posted on, Friday,
Sekjen DPP FGII
Bambang T
Jakarta, Channels.- Sekjen DPP FGII, Bambang Triatmidji, meminta pemerintah daerah memperkuat anggaran untuk jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19.
Cak Bambang menambahkan Covid-19 tak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga pada aspek sosial.
Karennya pemerintah daerah harus serius mempersiapkan jaring pengaman sosial agar tak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.
"Anggaran bisa direalokasi untuk jaring pengaman sosial. Sebab banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu," kata Cak Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis (9/4/2020).
Ia melanjutkan, jika masyarakat kurang mampu tidak ditangani dan tidak dibantu oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi.
Cak menambahkan, krisis ekonomi bahkan bisa berubah menjadi krisis sosial.
Hal itu menurut dia tak boleh terjadi, karena bisa berlanjut menjadi krisis keamanan yang akan memunculkan gangguan keamanan.
Karena itu, Bambang meminta seluruh kepala daerah segera merealokasi anggaran untuk memperbanyak jaring pengaman sosial sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu tetap terjamin hidupnya di tengah pandemi Covid-19.
"Penyediaan jaring pengaman sosial ini merupakan bagian dari percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau refocusing anggaran yang digunakan secara memadai dalam Percepatan Penanganan Covid-19," ujar Bambang.
"Oleh sebab itu, seluruh Pemda harus mempersiapkannya sebaik mungkin," lanjut Sekjen DPP FGII.
Bambang mengkhawatirkan jika program jaring pengaman ini lamban cair, dirinya mengharapkan cair cepat sebab bila telat, orang miskin mengalami guncangan, ia dapat jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam dan sering harus menjual aset mereka yang tersisa atau meminjam lebih banyak, kata Cak Bambang.
Di temgah wabah pandemi yang mengglobal ini, ada bukti kuat bahwa program jaring pengaman sosial dapat membantu membangun ketahanan keluarga miskin dan mengurangi kemiskinan mereka, menjadikan mereka bagian penting bagi perkembangan negara yang pesat,”
Data dari laporan State of Social Safety Nets 2018 menunjukkan bahwa jaring pengaman — termasuk uang tunai, transfer dalam bentuk barang, pensiun sosial, pekerjaan umum, dan program pemberian makan di sekolah dengan sasaran rumah tangga miskin dan rentan — juga menurunkan ketimpangan, dan mengurangi kesenjangan tingkat kemiskinan sekitar 45 persen, bahkan jika mereka tidak keluar dari kemiskinan. Dampak positif dari transfer jaring pengaman ini berlaku juga untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Meski dalam beberapa tahun terakhir ada peningkatan adopsi program jaring pengaman oleh berbagai negara, cakupan global untuk penduduk miskin dan rentan masih kurang. Sekitar 2,5 miliar orang di seluruh dunia dilindungi oleh jaring pengaman sosial, di mana 650 juta orang termasuk 20 persen termiskin. Namun, hanya satu dari lima orang yang tinggal di negara berpenghasilan rendah yang dilindungi oleh jaring pengaman sosial. Selain itu, negara-negara yang berisiko tinggi terhadap bencana alam sering memiliki cakupan jaring pengaman yang lebih rendah, katanya.
Karennya pemerintah daerah harus serius mempersiapkan jaring pengaman sosial agar tak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.
"Anggaran bisa direalokasi untuk jaring pengaman sosial. Sebab banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu".
Ia melanjutkan, jika masyarakat kurang mampu tidak ditangani dan tidak dibantu oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi.
menambahkan, krisis ekonomi bahkan bisa berubah menjadi krisis sosial.
Hal itu menurut dia tak boleh terjadi, karena bisa berlanjut menjadi krisis keamanan yang akan memunculkan gangguan keamanan.
Sementara, Ketua DPD FGII NTB, Nukman, M.Si. menambahkan bahwa
Dirinya mendapatkan informasi melalui teman teman media bahwa dalam waktu dekat, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, akan mengeksekusi Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bima RAMAH sebanyak 20.000 Kepala Keluarga (KK)
“Saya dengaf sebelum bulan puasa, JPS Bima RAMAH sudah harus tersalurkan semua,” katanya, Jum’at (17/4/2020).
Nukman mengaku, JPS Bima RAMAH sebagai wujud perhatian dan langkah Pemerintah Daerah untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Bima yang terkena dampak pandemi corona.
“Untuk itu mari kita saling bahu membahu, saling memotivasi mengawasi penyaluran JPS ini agar tepat sasaran, tepat guna dan jangan lupa by name by adresa. Selama tiga Bulan, Pemerintah menyalurkan JPS Bima RAMAH, dan jangan berburuk sangka, yang sebenarnya menurut kami ini langkah yang sangat luar biasa harusnya hanya 19.100 namun beliau menambahkan menjadi 20.000 ini menurut kami sangat luarbiasa, kata mantan Presiden JM-NTB ini pada Channels.
Sementara Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, menegaskan penyaluran JPS Bima Ramah akan segera direalisasikan, hanya menunggu data dari kecamatan.
Karena sampai saat ini lanjutnya, baru ada delapan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Bima yang menyerahkan data KK penerima bantuan, sehingga yang tersisa ada 10 kecamatan yang belum menyerahkan data.
“Kemungkinan Senin ini datanya sudah rampung. Yang jelas sebelum bulan Ramadhan bantuan sudah disalurkan semua,” ujarnya.
Mantan Kepala DPMD Kabupaten Bima ini menegaskan bantuan JPS Bima RAMAH berupa kebutuhan sembako itu akan disalurkan oleh Pemerintah Daerah selama tiga bulan kedepan.
“Penyaluran akan mulai Bulan April, Mei hingga Juni kedepan,” tutupnya.
