Kepsek SMPN 1 Tambora, Diduga Jual SK Honda dengan Alibi Mengamankan Saat Menjabat Kepala UPT

Berita by admint

                                                              Foto. Joni, S.Pd.

SWARA CENDEKIA, news.-Tambora

Praktik mal administrasi di jajaran Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima terus terjadi, kali ini menimpa Adi Ardiansyah warga Dusun Sera Kara Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Dan pelakunya diduga kuat mantan KCD Dikpora Kecamatan Tambora yang saat ini duduk sebagai Pelaksana Tugas pada SMP Negeri 1 Tambora, an Joni, S.Pd. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora.

Joni dinyatakan telah menjual SK yang beraangkutan seharga dua puluh lebih juta pada seorang guru yang mengabdi di wilayah yang sama yaitu kecamatan Tambora, tak diketahui apa muatan dan motif Kepala SMPN 1 Tambora tersebut menjual SK orang lain tanpa sepengetahuannya yang jelas namanya di daftar kolektif masih ada namun nomor SK dan nama SK sudah berubah ke lain orang.

Bagaimana kronologi kasus SK teraebut? Berikut kisahnya pada Swara Cendekia langsung dari korban

Menurut Adi, dirinya telah mendapatkan SK honor daerah, dari Bupati Bima sejak tahun 2005 dan selama itu dirinya menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan sebagaimana yang tertuang dalam SK tersebut yakni pada Sekolah Dasar Negeri Sori Katupa Kec Tambora sekitar Tahun 2015 lalu. Dirinya sangat heran, namanya masih ada di dinas terkait namun SK nya sudah atas nama orang lain.

Nah, pada waktu yang bersamaan dirinya juga mendapatkan rahmat dari Allah SWT dipercaya dan diangkat menjadi Kaur Desa Oi Katupa untuk sementara waktu sambil menjadi guru karena SDM yang kekurangan akhirnya dua profesi tersebut digelutinya tanpa beban, nah oleh Kepala UPT saat itu yakni Joni, S.Pd. mengatakan tidak boleh merangkap jabatan dan SK tersebut harus saya tarik dan dikembalikan ke dinas terkait, mengutip kata joni saat itu. Tetapi apa hendak dikata, fakta berbicara lain, bukannya diamankan SK tersebut tetapi diduga di jual seharga 20 lebih juta pada orang lain beber Adi.

Menurut istri korban Nurhaidah, A.Ma.Pd mengatakan pak joni berani mencabut SK suami saya dengan alasan seperti: Tidak bisa merangkap jabatan, akan dilakukan pengalihan atas nama saya dan ketiga SK tersebut sudah dijanjikan tidak bisa di perjualbelikan tanpa sepengetahuan yang punya. Atas dasar itulah, kami berdua merasa yakin SK itu diamankan namun aneh bin ajaib komitmen itu dilanggar sama mantan KCD Dikbudpora Kecamatan Tambora Periode 2017-2019 dengan menjualnya ke orang lain, ungkap istrinya.

Adi menambahkan didalam SK kolektif yang diterbitkan instansi terkait dirinya hingga saat ini masih muncul nama dengan status yang sama yakni guru sekolah dasar kategori honorer daerah pada SDN Sori Katupa. "Iya, masih berjalan nama saya dan apapun bentuknya SK itu tidak bisa diubah tanpa sepengetahuan dirinya, terkait persoalan tersebut inshaaAllah saya akan menuntut dan meminta pertanggungjawaban mantan Kepala UPT Dikbudpora Tambora Periode 2017-2019 yang kini tengah duduk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sementara Kepala SMP Negeri 1 Tambora.

Sikap dan tindakan joni sangat tidak sesuai dengan kode etik aparatur sipil negara bahkan kalau dilihat dari pengakuan korban hal ini termasuk penyalahgunaan jabatan sebagai Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan, ini bisa saja sebagai sampel awal atau testimoni, tidak menutup kemungkinan kasus semacam ini tersebar dibeberapa kecamatan lain dikabupaten bima hanya saja belum ada yang berani menyuarakannya ke ruang publik karena takut dan lain sebagainya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada yang bisa dihubungi dan memberikan tanggapan termasuk Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Tambora, Imran enggan menanggapi malah yang bersangkutan menyarankan untuk menanyakannya ke Kabupaten saja terkait dengan urusan ini, dirinya mengaku no comment.

Terkait hal ini kami sudah berusaha mengkonfirmasi saudara Joni terkait tindakan mal administrasinya ini dan hp yang bersangkutan selalu tidak aktif ketika dihubungi.

Menyikapi atau terkait persoalan ini Kepala UPT Dikudpora Kecamatan Tambora yang baru atas nama Imran tidak berani berkomentar silakan saudara hubungi kepala dinas dikbudpora kabupaten yang lebih berwenang, kalau saya no comment pungkasnya.

(TIM SWARA CENDEKIA)

Sekjen DPD FGII : Sekda Bima Hati -Hatilah, Mengeluarkan Kebijakan Publik Daerah

Berita by Admint

SWARA CENDEKIA, news.. Kabupaten Bima, Kebijakan Drs.H.M.Taufik HAK. terhadap tenaga sukarela (nakes) pada RSUD Sondosia beberapa hari yang lalu yang menuai pro kontra berbagai pihak  bahkan diwartakan oleh para pewarta hingga ditariknya kembali pernyataan yang dualisme dan ambiguitas itu, dinilai oleh Sekjen DPD FGII NTB, Mochammad Hirwan, sebagai sebuah tindakan dan sikap seorang birokrat yang plin plan bahkan sangat membahayakan sistem dan perangkat kerja birokrasi Kabupaten Bima.

Sekertaris Daerah, Drs. H.M.Taufik merupakan orang yang paling bertanggungjawab atas kisruhnya daerah, atas turbulensinya dinamika sosial politik lokal bahkan yang paling bertanggungjawab atas tertibnya administrasi daerah Kabupaten Bima, jika Sekda menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang diembannya maka akan menjadi sebuah preseden buruk bagi maju mundurnya suatu daerah terutama dalam segala kebijakan publik yang diambilnya apakah sesuai patokan regulasi itulah pentingnya mengawal peran sekda tanpa henti.

Hirwan, menilai sikap Sekda Kabupaten Bima jika merujuk pada pemberitaan mass media telah merusak kelembagaan dan citra pemerintahan. Telah berkontribusi negatif terhadap jalannya roda pemerintahan yang baik bahkan mengundang keresahan publik. Selevel pejabat Sekda tidak boleh sembarangan mengeluarkan statemen apalagi diberitakan secara khalayak di ruang publik, itu sangat berbahaya bagi sebuah birokrasi daerah.

Banyak hal yang dicontohkan Hirwan kebijakan Sekda Bima yang keliru dan salah, banyak sekali menurut pandangan dan penilaian Sekjen DPD FGII itu, misalnya kasus lelang tanah, kasus pupuk, kasus tanah jaminan, serta bagaimana beliau melakukan mutasi dan rotasi pada bulan januari kemarin yang sangat keliru dan fatal karena tidak dibarengi dengan struktur organisasi baru daerah dan perbup sehingga wajar beliau melakukan banting setir dengan cara membatalkan definitif menjadi pelaksana tugas sebanyak 179 para kepala sekolah, kata putra asli lombok ini melalui whatsapp. Dirinya bersama teman teman lainnya terus memantau perkembangan kasus yang melibatkan sekda tertua se NTB tersebut.

Terkait dengan sejumlah tenaga kesehatan sukarela yang mengharapkan jasa pelayanan (jaspel) dari pemerintah itu wajar bahkan diberbagai daerah termasuk di lotim juga begitu bahkan mataram juga, kata Hirwan. Akomodir sajalah termasuk tenaga tenaga honir sukarela untuk dunia pendidikan, pertanian dan lain lain, silakan di peta kan dan di cover sesuai dengan kemampuan daerah nggak usahlah sekda itu berstatemen yang kurang enak di media apalagi membawa bawa nama daerah, nggak enak dibaca banyak orang.

Menurutnya, Sekda idealnya lebih peka, lebih sensitif, lebih akomodatif bersikap menaungi semua hajat hidup orang banyak, harusnya beliau semakin memperhatikan nasib para nakes sukarela, mereka tidak punya gaji tetap seperti PNS, tidak apa apa di perhatikan dan diakomodir sesuai permintaan tentunya dengan secara bertahap dan memperhatikan kondisi keuangan dan kemampuan daerah.

Disaat saat seperti ini, tengah menghadapi pandemi corona, lumayan mereka bisa membantu masyarakat luas dengan kerja ekstra dan saya rasa penghargaan kepada mereka pun belum seberapa adanya dibandingkan dengan tenaga honor yang lain yang tidak begitu langsung terasa manfaatnya oleh kita semua.

Organisasi PPNI yang menjadi payung profesi ini jangan tinggal diam dan teruslah mengadvokasi  nasib dan masa depan rekan rekan sejawat dan seperjuangannya terutama mengawasi kebijakan publik yang dikeluarkan pemda atas mereka, apakah berpihak atau tidak, sebab saat ini lembaga lembaga yang terus mengawasi kebijakan pemerintah sangat sedikit adanya, mengingat konflik kepentingan dan vested interest terkait hal hal semacam ini biasanya dimanfaatkan oleh dinamika negatif ellite untuk berbuat apa saja sekehandaknya tanpa memikirkan survival nakes sebagai penolong nyawa ummat manusia yang profesional.

Saya berharap bapak Sekda Bima Drs HM Taufik HAK untuk tidak lagi berbicara sembarangan diruang publik seperti mass media dll, sebab jika itu terus terjadi patut diduga sekda memiliki keinginan yang lain bahkan dianggap melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip "by design" terhadap kepemimpinan kepala daerah di wilayah kepemimpinannya, baiknya Sekda membantu tugas tugas bieokrasi yang baik dan teliti bukan asbun, dewasalah dan bijaksanalah menjadi seorang sekertaris daerah sebab nasib kepala daerah dan wakilnya juga ada ditangan sekda karena sekda itu midle management dari top dan lower dalam sistem manajemen kebirokrasian kita, pungkasnya.

(TIM)

Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Benar Benar ditindaklanjuti Serius oleh Mantan Kasek

Berita by admint

Para pekerja tngh 

selesaikan pekerjaan

SWARACENDEKIA, news., Tambora,- Alhamduulillah paska pemeriksaan by Tim Inspektorat Kabupaten Bima Rabu, (2/4) mantan Kepala SMP Negeri 2 Tambora, Nukman, sejak kamis, (3/4) turun mengerjakan kembali yang tersisa berdasarkan instruksi Inspektorat Kabupaten Bima untuk kegiatan rehab ringan dengan tingkat kerusakan minimal.

Pelaksana tugas (PLT), SMP Negeri 2 Tambora, Sunaitin, S.Pd. mengatakan alhamduulillah Bapak Nukman dengan segala daya dan upayanya kemarin hadir di Kawinda Toi untuk mulai menyelesaikan segala pekerjaan pekerjaan yang tertunda dan memenuhi harapan tim inspektorat Kabupaten Bima, katanya.

Bahkan, untuk menuntaskan semua yang tersisa beliau sudah memberikan kepada kami kepercayaan dan surat kuasa penuh, jadi bapak bapak inspektorat jangan khawatir semua item yang menurut temuannya belum beres dan selesai, akan kami selesaikan secara bersama sama dengan pak nukman secara kekeluargaan dan secara adat, kata Bu Tin sapaan akrab Kepala SMP N 2 Tambora pada Swara Cendekia, Selasa pagi (7/4).

                   Dok.by SwaraCndkia

Sunaitin, menambahkan dirinya telah menerima material dan sejumlah bahan untuk melengkapi item yang belum lengkap dari proyek rehab ringan tahun 2019 tersebut, termasuk pengadaan meublair akan saya adakan karena sudah ada jaminan yang kami pegang dari pak nukman bahkan beliau sangat baik, kooperatif akan hal ini dan tidak ada sama sekali keraguan padanya, ungkapnya di kawindatoi.

Dihubungi ditempat terpisah, Nukman meng iyakan apa yang disebutkan oleh ibu sunaitin, iya memang benar kata Kepala SMPN 2 Tambora itu, bahwa saya sudah menyerahkan semuanya yang tersisa untuk menyempurnakan kekurangan yang ada termasuk ongkos tukang dan lain lain termasuk bahan dan alat untuk menunjang kelengkapan kegiatan sesuai amanat dan perintah Inspektorat Kabupaten Bima saat dirinya diperiksa di Kantor Inspektorat Rabu,(2/4) dengan fokus persoalan kegiatan DAK Fisik 2019.

Iya, saya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan itu hingga tuntas dan waktu yang diberikan selama lima belas hari sejak tanggal ditetapkan kata nukman dan waktu lima belas hari itu bukan saya yang menentukan melainkan tim inspektorat yang telah memeriksa dan mengaudit hasil pekerjaan saya, dan mudah mudahan kepercayaan yang telah saya kuasakan kepada ibu tin ini benar benar dilaksanakan tepat pada waktunya dan benar benar kepala sekolah tsb melaksanakannya karena saya sudah mempercayakan kepada beliau untuk melanjutkan kegiatan tersebut dengan dukungan finansial dan alat seadanya tanpa mengurangi sedikitpun harapan harapan dari bapak bapak tim pemeriksa inspektorat, tutup nukman.

(TIM SWARA CENDEKIA)

Curhat Seorang Pemerhati Edukasi Akan Pentingnya Menghargai Guru Professional

Berita by admint

         Foto. Salbiah Ibnu on Facebook

SWARA CENDEKIA.news., Kota Bima.- Pendidikan merupakan sebuah institusi yang selalu berupaya memanusiakan manusia, peran seorang manager sekolah atau Kepala Sekolah sangat diharapkan agar mampu memanage secara maksimal sesuai amanat regulasi yang tertuang dalam 8 (delapan) standar nasional pendidikan termasuk permendikbud no 6 Tahun 2018 ttng peran  tugas kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, seorang kepala sekolah disini sangat menentukan sekali, kemana arah yang dituju, dan apa yang akan hendak dicapai, katanya.

Salah seorang pemerhati pendidikan dalam sebuah akun facebook bernama Salbiah Ibnu terbaca gerakannya dan muncul di sebuah grup pendidikan yang dihuni para entitas edukatif dari berbagai latar se antero jagad raya dunia maya, Kemdikbud dalam pantauan SC, seorang bernama Salbiah Ibnu di akun facebook, sekitar medio selasa, (7/4)., menyerang kebijakan pendidikan yang tidak pro rakyat terhadap wong cilik seperti honor atau wiyata bhakti di sebuah grup dalam menyoal hak dan kewajiban para pendidiknya.

Apalagi saat ini ditengah ujian dan cobaan yang menimpa bangsa kita yang tiada henti sangat dibutuhkan kearifan dan kedewasaan seorang pemimpin dalam menaungi segala hal, pemimpin yang dimaksudkan disini bisa saja seorang Walikota, Bupati, Kepala Dinas, Kepala Sekolah dalam menyikapi dinamika progressing kelembagaan yang dipimpinnya.

Dilihat dari biodatanya yang bersangkutan pernah belajar di STAIM Bima, jurusan S1 pendidikan agama islam dan beralamat di Kota Bima, otokritiknya dalam grup kemendikbud yang beranggotakan hampir 800 ribu lebih itu, sebuah akun salbiah ibnu mencoba menyoroti soal cara dan sikap para kepala kepala sekolah di era milenial yang masih belum bisa membaca arah kebijakan pendidikan dalam tataran milenial.

Salbiah Ibnu menilai saat ini Kemendikbud RI melalui Bapak Nadiem Anwar Makariem, sudah saatnya merubah istilah Kepala Sekolah menjadi Ketua Sekolah, itu yang pertama harapan ibu muda ini pada swara, mengapa begitu? Karena sebagian besar mereka dalam benaknya hanya ingin menguasai dan menjadi penguasa di sekolah, dan yang lebih utama itu bapak mentri harapnya bagaimana bisa mengubah mindset dunia pendidikan kita saat ini yang tengah carut marut lalu diperparah lagi hanya oleh hal hal yang sifatnya tidak perlu.

Selain itu menurutnya sudah saatnya para kepsek bersikap dan bertindak professional dengan paradigma baru bukan lama,, para kepsek jaman now sangat doyan pegang uang dan orientasi proyek serta suka membuat kwitansi fiktif dan suka mengurangi honor guru dengan berbagai macam alasan, alibi dan dalih. Menurutnya bendahara  bendahara itu kadang ada yang tidak berani terhadap para kepala kepala sekolah dan tidak berani berkutik karena mereka merasa diri dan beranggapan demgan mengatakan kepala sekolah punya kondite punya wewenang penuh dlm pengelolaan uang, selain itu tidak.


itu kadang banyak yang tidak tahu cara kepala di sekolah dalam memanage lembaga edukasi, tiba saat tiba akal saja caranya dalam mengelola kegiatan kegiatan di sekolah padahal menurut salbi kekompakan, saling keterbukaan, saling percaya adalah modal besar untuk mendorong terciptanya dunia edukasi yang  kuat, sehat dan progressive. Saat ini tenaga sukarela selalu menjadi andalan utama namun tidak mendapatkan hati dan tempat yang layak dari sisi kesejahteraan dan kemakmuran, katanya. Dia mengkhawatirkan keadaan guru honor saat ini dengan penghasilan yang sangat minim dipersulit lagi dengan aturan menerima dana bos wajib menggunakan nuptk dll padahal itu semua hanya formalitas saja, sedangkan realitasnya tenaga mereka kerapkali di pakai dan sangat murah dihargai.

Salbi menjelaskan bahwa ada kepala sekolah yang berani menggaji dengan uang sebesar lima puluh ribu untuk kegiatan seorang operator sekolah misalnya dapodik yang maha berat itu dengan gaji lima puluh ribu, apa tidak keliru, katanya. Masa selama tiga bulan cuman di kasi segitu, sementara seorang kepala sekolah yang menyuruh dan memerintah bahkan bisa mendapatkan keuntungan dengan data seorang Operator, kondisi semacam inilah yang digugat oleh beliau terkait demgam kebijakan daerah soal itu, katanya.

Salbi menambahkan ada kepala sekolah yang sangat bagus pengaturnnya ada juga kepala sekolah yg tidak bagus pengaturan keuangnnya, tidak semua kepala sekolah tidak baik hanya saja memang ada dannbahkan ada yang nakal suka memanfaatkan dan lainnya, bhw kenyataannya ada yang seperti itu hingga guru honor berani buka mulut..hingga PNS dn kepala sekolah agar bisa bijak dlm hal itu.

Dirinya  hanya ingin menghimbau kepada para guru PNS dn kepala kepala sekolah jangan terlalu semena mena  terhadap guru honor kalau guru honor bersuara tentang honor mungkin ada kesenjangn disekolah karena ada juga kepala sekolh yg tdk wajar dalam memberikan  honorarium pada tenaga pendidiknya. Bagaimanapun juga sarjana pendidikan itu professional yang punya hak untuk mengajar tolonglah dihargai.

Makanya saya sangat setuju dengan pak menteri nadiem katanya, para kepala kepala sekolah saat ini jangan pernah punya pikiran dan hasrat untuk memiliki jabatan seumur hidup dengan ibarat berkuasa selama lamanya atau memiliki nurani kekuasaan tanpa batas, atau mengklaim bahwa jabatan kepala sekolah itu sebagai sebuah hadiah atau jabatan politis yang penentunya adalah pilkada dan lain sebagainya, dirinya sangat berharap kepada Menteri Pendidikan Nadiem untuk segera menata dan mengatur ulang dengan regulasi pendidikan yang baik agar bagaimana kedepannya peran sekolah dalam meningkatkan mutu dan avant garda memanusiakan manusia itu tetap dimulai dari rumah dan sekolah sebab kedua tempat itulah pijakan pertama dalam tempaan sikap watak bakat minat serta karakter anak hindari dan buang jauh menganggap remeh para wiyata bhakti apalagi ditengah pandemi CoronaVirus Disease ini sangat diperlukan empati berbagai kalangan untuk nasib dan masa depan mereka yang lebih baik kedepannya bukan malah sebaliknya makin hari makin mempersulit keadaan dan mencoba menerapkan manajemen rancu bahkan tiba saat tiba akal, mari kita hargai sesama dan saling merangkul berbuat bekerja bersama untuk kemajuan pendidikan kita.

Menanggapi kicauan Salbi, Ketua Umum DPP FGII , Dra. Tety Sulastri menanggapi dengan mengatakan benar, apa yang di curhatkan oleh ibu guru bernama Salbi itu benar adanya dan yang seperti itu hampir semua terjadi di seluruh wilayah termasuk DKI Jakarta, kita saat ini lagi membahas soal itu bahkan organisasi federasi guru independen indonesia ini tengah duduk bersama DPR RI di Komisi yang menangani pendidikan agar segera masalah seperti yang diceritakan diatas segera tuntas disimpulkan bersama Kemendikbud RI yang pada akhirnya nanti muaranya ke guru guru kita yang terdzolimi hingga dirinya bisa survive dan sejahtera serta dihargai selayaknya sebagai tenaga profesional sebagaimana tenaga tenaga lainnya yang mengabdi kepada bangsa dan negara demi anak anak bangsa, tandasnya.

(Tim Swara Cendekia)

Akhirnya, Perusahaan Master Media Wifi Dompu Lunasi Janjinya

Berita by admint

       tekhnisi sdg mengatur antena

Akhirnya, perusahaan multimedia yang bergerak di jasa pengadaaan akses dan jaringan wifi yang beralamat di jalan Mahoni Kota Dompu, Nusa Tenggara Barat sukses menunaikan janjinya hari ini, senin 6 April 2020, dengan menurunkan tim tekhnisinya sebanyak lebih kurang sepuluh orang di Kecamatan Madapangga waktu setempat.

Master media merasa terusik nuraninya dengan adanya pemberitaan di media ini sebelumnya yang mengancam perusahaan akan dilaporkan ke kepolisian oleh salah satu pelanggannya karena merasa wifinya kerap terganggu dirumahnya, master media yang diwakili Andi Rahmat Samsuddin mengatakan bahwa alhamduulillah semua ada hikmahnya, ternyata yang marah marah kemaren itu om saya ternyata hahahahaha sabar om sabar semuanya akan indah pada waktunya, kata tim tekhnisi handal master pada sc news.

Andi menambahkan bahwa master media tetap selalu terdepan dalam melayani dan tetap akan menangggapi segala aspirasi pelanggan tak terkecuali malah andi mengatakan akan terus berusaha dan berupaya semaksimalnya untukemberikan yang terbaik buat keluarga di madapangga khususnya untuk layanan akses wifi, terkait demgan keluhan pelanggan atas nama Nukman, Andi mengatakan bahwa memang betul ada kerusakan di rumah om nukman, seperti panel dll, malah tingkat kerusakannya sangat parah, semua instalasi terbakar dan rusak dan alhamduulillaj sudah semua kita ganti mulai dari antena, kabel hingga panel masternya kita ganti semua tanpa biaya, kata andi.

Ketika ditanya kenapa dinyatakan gratis? Andi mengaku itu semua tanggung jawab pihak perusahaan master media dompu, karena kita sebuah korporasi yang mencari pelanggan dan memberikan layanan maka itu semua bagian tanggungjawab perusahaan dalam menguatkan kapasitas layanannya dimanapun tidak hanya di madapangga tetapi dimanapun jika terjadi hal seperti itu maka kami akan usulkan dan minta pada bos kami untuk diganti dan kami tidak akan mengenakan tarif dan upah bahkan kami kerja ikhlas, kata andi.

Sementara itu, Nukman Dena mengakui langkah cepat dan terobosan bagus perusahaan master media wifi yang telah hadir menepati janjinya sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam whatsapp kemarin, ia mengharapkan pihak master media selalu memeriksa dan merawat instalasi wifi para pelanggan mulai dari hulu hingga hilir terutama sekali jangan sampai menunggu pelanggan naik tensi dulu baru anda anda bergerak wabil khusus kepada tim tekhnisi agar bekerja dengan baik, konsekuen, konsisten dan disiplin.

Kalian itu digaji oleh Master, dan wajib tunduk taat setia loyal pada atasannya, jangan bikin nama pemilik atau bos wifimu rusak gara gara kerja kalian nggak becus, saran nukman.

Mari kita sama sama saling menghargai, dan itu harus didukung oleh tim teknisi sebab merekalah yang tau kondisi riil di lapangan bukan pimpinan media, makanya kalian harus cari tau dan mau memahami keadaan pelanggan. Jagan nama baik perusahaan dengan memberikn reapon tanggap yang baik atas keluhan pelanggan, dan lakukan pengecekan secara rutin apa yang menjadi kebutuhan, ucap nukman.

Alhamduulillah pesawat wifi saya sudah online lancar, sudah diganti semua bahkan luarbiasa tidak ada upahnya ini benar benar luar biasa, saya sangat senang dan sudah tenang sekarang alhamduulillah terimakasih master media wifi dan terimkasih juga kepada adik adikku tim tekhnisi super yang telah hadir dan standby dirumah hingga malam ini., tutur pelanggan Nukman yang sempat viral menyemprot master media gara gara macet wifinya kemaren.

Selain itu, pelanggan setia desa Dena, Sumarni, S.Pd.SD. pun sangat mengharapkan hal yang sama seperti yang diharapkan pak dosen tersebut, sumarni memuji master media yang begitu tangkas, cepat, tanggap dan rrsponsible terhadap keluhan pelanggan begitu juga Nurhaidah Dena pun sama mengharapkan agar senantiasa memberikan layanan yang terbaik, saya memuji kinerja perusahaan wifi master dan terutama lebih lebih memuji saudara Nukman, S.Pd.,M.Si. yang menyambung lidah pelanggan melalui sosial media hanya saja kata ida sapaan akrabnya sangat mengharapkan dilkukan pendataan secara lengkap daftar pelanggan mana saja yang sudah terkafer perbaikannya dan yang belum terkafer, sebab dirinya mengaku wifi di rumah kerap lolla hanya gara gara ketinggian antena yang kurang memadai duganya.

Alhamduulillah berkat pak nukman semua warga madapangga sudah lancar baik semua akses wifinya, semoga ini berlangsung lama dan tidak sesaat adanya, pungkasnya.

(TIM SWARA CENDEKIA)

Pelaku Ekonomi Kreatif Diajak Turut Produksi 100.000 Masker Kain Tekan Wabah COVID-19

Berita by admint

Salah seorang memakai masker dari kain tenun ikat khas sumbawa

SWARACENDEKIA.news.,Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengajak para pelaku ekonomi kreatif khususnya desainer lokal untuk berpartisipasi dalam Gerakan Masker Kain yang bertekad memproduksi 100.000 masker kain yang akan dibagikan kepada masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

             Contoh masker kain lokal

Plt Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekaf Josua Puji Mulia Simanjuntak di Jakarta, Kamis (2/4/2020) menjelaskan, gerakan ini terbuka bagi para pelaku atau desainer lokal subsektor fesyen di Indonesia. Mereka bisa mendaftar untuk turut serta dalam gerakan tersebut mulai 1 – 5 April 2020 dengan mengisi formulir melalui tautan bit.ly/GerakanMaskerKain yang ada di kanal media sosial Kemenparekraf.

“Gerakan Masker Kain bertekad bisa memproduksi total 100.000 masker kain yang akan didistribusikan kepada pekerja pariwisata (PHRI), pekerja kreatif (asosiasi kreatif), pekerja publik (Transjakarta, MRT, Pertamina, dan sebagainya) serta pekerja sektor lainnya yang diusulkan,” katanya.

Josua juga menjelaskan, gerakan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan karena kelangkaan masker di pasaran. Kalaupun ada harga yang ditawarkan sangat tidak wajar.

Hal ini kemudian mendorong Kemenparekraf berinisiatif untuk mengajak para pekerja fesyen agar menggerakkan usahanya dengan membuat masker kain dari kain perca atau sisa bahan kain produksi mereka.

Selain itu, gerakan ini bertujuan untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

Penggunaan masker kain pun dianggap cukup memadai bagi mereka yang sehat. Maka dengan semakin banyaknya masyarakat menggunakan masker kain, supplay masker medis akan lebih mudah didapatkan oleh mereka yang lebih membutuhkan termasuk tenaga medis, pasien ODP, PDP, dan positif COVID-19.

“Masker yang terbuat dari kain ini telah diteliti cukup untuk meminimalisasi kontak langsung dengan debu, virus, dan droplets di luar rumah jika memang tidak dapat melakukan Work From Home.

Salah seorang pemakai masker kain tenun dari Bima Nusa Tenggara Barat, Nukman sangat salut dengan ide dan kreatifitas Menparekraf dalam meminimalisir Covid-19 dengan menggunakan masker khas kita, ini luarbiasa dan saya salut, kata Nukman

(Tim)

Tipu Pelanggan ,, San Master Media akan diadukan ke Polisi

Berita by admint

Invoice, Fiktif perusahaan u menipu

SWARACENDEKIA.news,- Bima.-Untuk kesekian kalinya, warga Madapangga lagi lagi ditipu oleh PT.San Media jasa usaha wifi dan akses internet, perusahaan yang beralamat di Dompu tersebut kerap merugikan pelanggan, terutama terabaikannya aduan dan telpon pelanggan yang meminta pesawat wifi diaktifkan.

Salah seorang pelanggan atas nama Nurfitriani misalnya curhat pada SC dengan mengatakan kalau pas bayar
Bayar nggak bisa telat kalau sudah tanggalnya langsung dmatiin tengah malampun di matiin nggak kenal siapa
Tetapi giliran rusak berhari-hari bahkan berminggu minggu, Leletnyapun minta ampun padahal 2 atau 3 org saja yg make...🤦‍♀️, senada dengan Nurfitriani begitupula dengan Deni Shopian putra Woro Madapangga menuturkan hal yang sama deni mengaku pusing padahal sudah bayar.

        Contoh curhatan pelanggan d FB
          atas layanan wifi master media

Selalu rusak dan error layanannya, dalam satu bulan paling paling baiknya hanya enam hari sisanya lelet dan errror lalu bayar lagi dan lagi, siklusnya hanya seperti itu saja layanan wifi itu, ngaku Deni Sophian.Salah seorang warga Dena, Nukman pada SwaraCendekia menuturkan sekitar beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 2 April 2020, kita sudah bayar pesawat wifi sebesar seratus lima puluh dengan admint bank, nyatanya hingga detik ini wifi belum juga baik dan terkoneksi, kita telfon alasannya macam macam, alibinya seribu satu macam, bukan kali ini saja kesalnya melainkan berkali kali modus operandi bisnisnya dengan jasa internet , namun internetnya kerap tiap bulannya macet, ngadat, error dan unconnection, serta dibiarkan berlarut larut, katanya.

Selain Nukman, warga lainnya seperti Nurhaidah, Nurhidayah, PAUD Anak Sholeh, Dheni Sofian, Anwar Sarujin, Nurhidayah dllnya pun mengalami hal yang sama, mereka mengaku hingga hari dan detik ini pesawat wifi tidak berfungsi dengan baik padahal kewajiban sudah diselesaikan, tuturnya.


Salah seorang tekhnisinya yang beberapa hari lalu sempat mengecek kondisi antena dan lain lainya mengaku sudah habis kontrak kerja dengan master media dan tidak ada sangkut pautnya lagi ngakunya melalui screenshoot whatapp

Salah satu tekhnisi wifi San Master

Anak anak kita saat ini lagi butuh internet untuk belajar daring, mandiri online apalagi saat ini lagi banyak tugas tugas yang secara online dihadapi, perusahaan ini seenakknya melakukan pembiaran pada layanan publik yang tidak baik, tidak seimbang antara hak dan kewajiban serta merugikan banyak kalangan.
Pelanggan layanan ini di Madapangga cukup banyak ada sekitar 5000 warga kalau dikalikan 150rb itu luar biasa banyak dan kaya raya pengelolanya.

Screenshoot konfirmasi 

Pemilik, Wifi San Media melalui Whatsappnya mengatakan sudah diisi paketnya sudah diisi dan terimakasih,

lalu beberapa menit kemudian dijawab lagi banyak maaf pemancar kami di Manggelewa dan Doro Luwu terganggu besok akan aktif, lalu beberapa menit kemudian tatkala Nukman menghubungi via telepon seluler hapenya pemilik perusahaaan dalam keadaan tidak aktif.

Logo Perusahaan

nomor yang anda tuju kini berada diluar jangkauan, begitulah kira kira ketika nomor bos wifi san dompu yang bernomor +62 822-3687-9602 menjawabnya ketika kita menghubungi, tutur nukman dena. Perusahaan selalu saja beralibi untuk mengelabui pelanggannya, ditambah lagi tidak adanya tekhnisi yang melakukan maintenance dan perawatan koneksi internet warga mengakibatkan warga selalu dan selalu merugi. Bayangkan pelanggannya banyak kalikan satu orang seratus lima puluh ribu rupiah jadi sudah berapa uang orang di madapangga dia tipu, kata Nukman.

  Tanda bukti pembayaran wifi perbln

Menyikapi hal tersebut nukman meminta san media untuk legawa dan mengembalikan uang pelanggan yang ditipunya, jika tidak kita akan melapor hal ini sebagai sebuah tindak pidana penipuan, soalnya sudah sering kali terjadi dan inshaaAllah besok saya akan buat surat yang diarahkan ke Mapolsek Madapangga, pungkasnya.

Sekarang kita tengah mengumpulkan korban penipuan, perusahaan wifi dan jika dalam 2 x24 jam wifi tidak menyala dan tidak mengembalikan iuran yang terlanjur di transfer melalui rekening maka langkah hukum harus diambil bersama seluruh warga kecamatan madapangga dan pelanggan san master media lainnya tutup mantan aktifis 98 ini pada SC.

(TIM Swara Cendekia)

Mantan Kasek 2 Tambora, Kembalikan Asset dan Dokumen Negara Selama Menjabat 2 Tahun di Tambora

Berita by admint

SWARA CENDEKIA.news.,Tambora.- Mantan Kepala SMP Negeri 2 Tambora, Nukman, S.Pd.,M.Si., pada, kamis, (2/4), waktu setempat mengembalikan/ melakukan penyerahan dan pengembalian sejumlah aset negara dan beberapa dokumen penting terkait dengan tugas yang dipercayakan pada dirinya selama dua tahun dan dengan sejumlah batasan tugasnya per desember 2019, di Aula SMP Negeri 2 Tambora, Jl Lintas Sanggar Tambora.

Serah terima asset dan dokumen dokumen itu disaksikan Kepala UPT Dikpora Kecamatan Tambora, Imran,SPd dan Kepala Desa Kawinda Toi, Iskandar H.Kahimuddin serta Walimurid pada Sekolah tersebut. Alhamdulillah kegiatan berjalan sukses tertib dan lancar.

Melalui, pelaksana tugas sementara saya serahkan beberapa dokumen penting yang disertai berita acara dan disaksikan perwakilan komite dan pihak wali murid SMPN 2 Tambora, atas nama M.Ali Jaelani, SH, Kata Mantan Kasek.

Pelaksana Tugas (Plt), Sunaitin, S.Pd. mengaku telah menerima sejumlah dokumen penting dari Mantan Kepala SMP Negeri 2 Tambora Nukman, S.Pd.,M.Si., kami sangat salut dengan sikap pak Nukman yang sangat bijak dan dewasa serta egaliter dan baik hatinya, terimakasih pak nukman semoga jasanya yang telah merubah wajah sekolah kami selama mengabdinya di Kawinda Toi dicatat sebagai amal ibadah di sisinya dan kami mohon maaf kepada bapak selama ini bila tersua hal yang kurang berkenan dihati, tutup ibu Tin.

Sementara dari data asset dikbudpora Zen, memgatakan alhamduulilah kepala smpn 2 tambora sudah memberikan contoh yang terbaik buat rekan rekannya, semoga diikuti cara pak nukman ini oleh yang lain dan alhamduulillah kami sudah menerima laporannya, tutur zainuddin bagian data aset sekolah alias zen.

Sejumlah dokumen penting yang diserahkan saudara Nukman diantaranya, Buku Tabungan Simpanan Pelajar untuk pencairan beaaiswa dan Program PIP sebanyak 107 buah, Sertifikat SHM Sekolah, Piagam Akreditasi,  Sepeda Motor Yamaha Mio 125 model terbaru, serta buku guru siswa dan sejumlah dokumen penting lainnya yang berkaitan demgan sekolah termasuk spj dana bos hingga proyek proyek yang sempat dikerjakannya selama kepemimpinan saudara Nukman disana, Kata Ali pada SC.

Nukman, tidak ingin hal hal yang sepele dan kecil itu menjadi beban dalam benaknya, Ketua FGII Bima ini tidak mau hidup dengan beban dan menyisakan buah bibir di tengah tengah khalayak, terimakasih Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda Kabupaten Bima atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada kami semoga kebaikannya menjadi sebuah nilai ibadah, dirinya ingin menjaga nama baik dan marwah organisasi maupun lembaga yang menjadi jalan hidupnya, ia menambahkan dirinya sangat menghargai pejabat pelaksana tugas adalah yang sah menjalankan kegiatan setelah dirinya dan yang ditunjuk oleh Bupati Bima selaku atasannya dan beliau sangat menghargai kebijakan ibu bupati sebagai sebuah keputusan yang harus dan wajib dijunjung tinggi adanya selain itu saya juga sudah berkomitmen untuk menuruti segala keputusan Bupati kepala dinas dikbud kabupaten sebagaimana aturan yang berlaku, intinya saya sudah tidak ada beban dan utang terhadap tugas lama dan alhamdulillah semuanya sudah clear tinggal bagaimana kita sama sama ikut mendorong agar percepatan kemajuan di sekolah zona SM3T terakselerasi dengan progress yang cepat, tepat dan terpadu, pungkasnya.

Sementara itu pejabat Inspektorat Kabupaten Bima, Muslim dan H.Mursadat telah memeriksa secara intensif saudara Nukman mantan Kepala SMP N 2 Tambora selama 5 jam di Kantor Inspektorat Kabupaten dan kedua pejabat tersebut telah tuntas melaksanakan tupoksinya berdasarkan regulasi yakni wajib memeriksa kinerja dan akuntabilitas pekerjaan seseorang selama menjabat seperti Kepala Sekolah sebagai pejabat eselon empat dan di akhir penuturannya beliau salut dengan keterbukaan dan kooperatif mantan Kepala SMPN 2 Tambora,

Saya salut dengan anak muda itu, kata aji Mursadat dan pak muslim kepada Swara Cendekia.news di ruang kerjanya.

                       Tim Inspektorat
                        Kabupaten Bima
[Tim]

SMPN 2 Tambora, Berubah Wajah dan Bentuknya saat dipimpin Nukman

Berita by Admint

SUARA CENDEKIA, Tambora,- Pemerintah Kabupaten Bima yang dipimpin Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E. bersama Drs.Dahlan M.Noer sungguh serius mau menata dunia pendidikan hal ini terlihat dari berbagai capaian dan pekerjaan fisik sarana dan prasarana yang ada di 18 Kecamatan termasuk tambora mendapat tempat di hati pasangan ini.

Banyak kegiatan fisik di Tahun 2017, 2018 hingga 2019 yang dikucurkan Pemkab Bima di seluruh 18 Kecamatan, se Kabupaten, hanya saja mutu dan kualitas serta volume anggarannya yang sangat berbeda, akan tetapi harus diakui dalam rentang waktu tersebut lumayan ada kegiatan, kata Nukman.

Misalnya di wilayah Kecamatan Tambora saja pada rentang tahun 2017 hingga 2019 lumayan banyak Dana Alokasi Khusus di wilayah ujung barat Kabupaten Bima itu yang dikucurkan pemerintah termasuk dana APBN.

Alhamduulillah pada Tahun 2017 hingga 2018, SMPN 1 Tambora dan 3 Tambora beserta 16 SD/MI mendapatkan kegiatan rehab dan bangun baru dari dana APBN dan APBD II sedangkan pada tahun 2019 SMPN 2 Tambora dalam sejarah baru mendapatkan kegiatan perbaikan rehab dengan kerusakan minimal selama 15 Tahun sejak didirikannya sekolah tersebut, ucapnya.

SMPN 2 Tambora yang berada di Jalan Lintas Sanggar Tambora, selama lebih kurang hampir 20 tahun sejak didirikan hingga kini baru pada bulan juli 2019 mendapatkan kegiatan itu, kedepan pemerintah harus ikut memikirkan sekolah macam ini jangan dibiarkan rusak dan parah dulu baru dilirik, kasihan mereka. tutur nukman.

Iya, kita berharap pemerintah pusat terutama provinsi dan Kabupaten untuk mau memperhatikan lagi dan lebih meng atensi lagi sekolah sekolah yang berada di zona terluar dan tertinggal, jangan hanya mau memoles dan menambah perbaikan sekolah yang ada di Kota tetapi tengoklah sekolah atau perhatikan sekolah yang ada di gunung gunung dan lembah, mereka juga bagian dari anak bangsa yang harus dan wajib untuk diperlakukan sama dengan yanv lain serta dicerdaskan sama dengan anak anak yang lain sehingga mendapatkan akses yang sama secara adil dan proporsional, bukan malah sebaliknya, tutup Nukman.

Selain itu, Ketua Komite SMPN 2 Tambora, Iskandar H.Kahimuddin yang saat ini telah menjadi Kades Kawinda Toi lokasi sekolah yang dipimpin Nukman, sangat mengapresiasi langkah dan upaya putra asli madapangga tersebut, iya saya sangat salut sama beliau, dari keempat kepala sekolah yang ada hanya dia yang mampu melakukan perubahan dan agak mendingan dari yang lain, pujinya pada SC.news di Desa Kawinda Toi tadi sore,

Salah seorang anggota DPRD Dedy MT pun sangat mengakui kemampuan mantan aktifis yang cukup vokal dan berani tersebut, bahkan dedy sangat memujinya, pungkas legislator demokrat putra asli tambora.

(TIM)

Mantan Kasek 2 Tambora, Serahkan Dokumen Penting kepada Pelaksana Tugas Sementara

Berita by admint

SWARA CENDEKIA.news.,BIMA.- Mantan Kepala SMP Negeri 2 Tambora, Nukman, S.Pd.,M.Si., siang tadi Kamis, (2/4), waktu setempat melakukan serah terima beberapa dokumen penting terkait dengan sejumlah batasan tugasnya per desember 2019, di Kantor Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.

Melalui, pelaksana tugas sementara saya serahkan beberapa dokumen penting yang disertai berita acara dan disaksikan perwakilan komite dan pihak wali murid SMPN 2 Tambora, atas nama M.Ali Jaelani, SH, Kata Mantan Kasek.

Pelaksana Tugas (Plt), Sunaitin, S.Pd. mengaku telah menerima sejumlah dokumen penting dari Mantan Kepala SMP Negeri 2 Tambora Nukman, S.Pd.,M.Si., kami sangat salut dengan sikap pak Nukman yang sangat bijak dan dewasa serta egaliter dan baik hatinya, terimakasih pak nukman semoga jasanya yang telah merubah wajah sekolah kami selama mengabdinya di Kawinda Toi dicatat sebagai amal ibadah di sisinya dan kami mohon maaf kepada bapak selama ini bila tersua hal yang kurang berkenan dihati, tutup ibu Tin.

Sementara dari data asset dikbudpora Zen, memgatakan alhamduulilah kepala smpn 2 tambora sudah memberikan contoh yang terbaik buat rekan rekannya, semoga diikuti cara pak nukman ini oleh yang lain dan alhamduulillah kami sudah menerima laporannya, tutur zainuddin bagian data aset sekolah alias zen.

Sejumlah dokumen penting yang diserahkan saudara Nukman diantaranya, Buku Tabungan Simpanan Pelajar untuk pencairan beaaiswa dan Program PIP sebanyak 107 buah, Sertifikat SHM Sekolah, Piagam Akreditasi,  Sepeda Motor Yamaha Mio 125 model terbaru, serta buku guru siswa dan sejumlah dokumen penting lainnya yang berkaitan demgan sekolah termasuk spj dana bos hingga proyek proyek yang sempat dikerjakannya selama kepemimpinan saudara Nukman disana, Kata Ali pada SC.

Nukman, tidak ingin hal hal yang sepele dan kecil itu menjadi beban dalam benaknya, Ketua FGII Bima ini tidak mau hidup dengan beban dan menyisakan buah bibir di tengah tengag khalayak, dirinya ingin menjaga nama baik dan marwah organisasi maupun lembaga yang menjadi jalan hidupnya, ia menambahkan dirinya sangat menghargai pejabat pelaksana tugas adalah yang sah menjalankan kegiatan setelah dirinya dan yang ditunjuk oleh Bupati Bima selaku atasannya dan beliau sangat menghargai kebijakan ibu bupati sebagai sebuah keputusan yang harus dan wajib dijunjung tinggi adanya selain itu saya juga sudah berkomitmen untuk menuruti segala keputusan Bupati kepala dinas dikbud kabupaten sebagaimana aturan yang berlaku, intinya saya sudah tidak ada beban dan utang terhadap tugas lama dan alhamdulillah semuanya sudah clear tinggal bagaimana kita sama sama ikut mendorong agar percepatan kemajuan di sekolah zona SM3T terakselerasi dengan progress yang cepat, tepat dan terpadu, pungkasnya.

[Tim]

"Covid-19 Vs Kemampuan Fiskal Negara”

 Rilis

Oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Hingga tanggal 24 Maret 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 686 kasus di mana 55 orang meninggal dunia termasuk beberapa tenaga medis yang menangani korban Virus SARS-CoV-2 atau yang disebut Corona, dan 30 orang sembuh. 

Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tidak hanya KMK, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19).

Pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik kesehatan dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan persebaran Corona. Berdasarkan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 alokasi DAK Fisik untuk bidang kesehatan mencapai Rp 20,78 triliun atau sekitar 28,7 persen dari total DAK Fisik di tahun 2020 yang sebesar Rp 72,25 triliun. 

Perlu ditambahkan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19, jika dalam rencana kegiatan pemerintah belum ada kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19. Beberapa ketentuan dalam KMK, di antaranya; mensyaratkan adanya revisi kegiatan. Penyaluran sekaligus setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Penyaluran dilaksanakan 7 hari setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerima dokumen kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Februari 2020 baru sebesar Rp 117,68 triliun atau 13,73 persen dari pagu APBN 2020 Rp 856,95 triliun, terdiri dari Pagu alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBN 2020 sebesar Rp 117,58 triliun terdiri atas DBH Reguler sebesar Rp 105,08 triliun dan Kurang Bayar DBH sebesar Rp 12,50 triliun. Penyaluran DBH per 29 Februari 2020 terealisasi sebesar Rp6,66 triliun atau 5,67 persen dari pagu alokasi. Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp 97,80 triliun atau 22,90 persen dari pagu alokasi Rp 427,09 triliun.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum memiliki realisasi penyaluran sampai dengan 29 Februari 2020. Hal tersebut disebabkan belum ada daerah yang menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I secara lengkap. Sementara mengacu pada KMK Nomor 6 tahun 2020 penyaluran dana bantuan operasional kesehatan tahap I dilaksanakan tanpa menyampaikan laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya dengan tidak memperhitungkan sisa dana Rekening Kas Umum Daerah. Alokasi DAK Fisik Rp 72,24 triliun. Sedangkan per 29 Februari 2020 penyaluran DAK Nonfisik telah terealisasi sebesar Rp 11,56 triliun atau 8,87 persen dari pagu alokasi Rp 130,27 triliun.

Per Februari 2020 Realisasi Dana Desa baru Rp 1,66 triliun atau 2,31 persen dari pagu APBN 2020 Rp 72 triliun. Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) belum terealisasi. Realisasi TKDD per Februari 2020 lebih rendah sekitar Rp 8,46 triliun atau 6,71 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. 

Kebijakan pemerintah dalam merespon pandemik corona terkesan lambat, terutama komitmen dalam penyiapan anggaran. Belum lagi, berkaca pada beberapa pengalaman pengelolaan anggaran tanggap darurat bencana rawan terjadi tindak pidana korupsi. Misalnya, korupsi vaksin flu burung, dan korupsi penyediaan air oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di daerah bencana yang ketika itu terjadi di wilayah Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Karenanya Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), menyatakan:

1. Keluarnya Inpres sekadar langkah taktis pemerintah karena bersifat teknis-administratif realokasi anggaran. Yang lebih strategis adalah mengeluarkan Perppu tentang APBN 2020 dengan memasukkan realokasi anggaran untuk Bencana Non-Alam.  

2. Pemerintah pusat dan daerah harus mempublikasikan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19, karena dengan keterbukaan atau transparansi dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

3. Perlu komitmen yang kuat oleh para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan korupsi anggaran penanganan bencana. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan korupsi anggaran penanganan bencana, terlebih diberlakukannya kelonggaran pengelolaan anggaran.

4. Masyarakat harus secara aktif terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19, agar tidak terjadi penyalahgunaan.

5. Menolak penambahan utang luar negeri untuk penanganan covid-19 karena dapat membebani APBN dan mempunyai dampak jangka panjang di tengah kondisi perekonomian nasional dan global yang terpuruk.

6. Pemerintah perlu segera merealisasikan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan, sehingga peningkatan jumlah korban Covid-19 dapat dihindari. Berdasarkan data kementerian keuangan DAK Fisik per Februari 2020 belum disalurkan.

7. Pemerintah juga perlu mengantisipasi secara lebih serius dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pasca diberlakukan kondisi Sosial Distancing dan Work from Home. Pemerintah harus menjaga ketersediaan pasokan pangan setidaknya dalam kurun waktu 5 bulan ke depan, dan perlu afirmasi kebijakan, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat selama pemberlakuan kondisi darurat Covid-19.

CP:

Misbah Hasan, Sekjen FITRA (0822-1171-3249)

Badiul Hadi, Manager Riset Seknas FITRA (0853-2599-0822)

" Catatan FITRA atas Pidato Presiden tentang Langkah Perlindungan Sosial & Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19”

Oleh: Misbah Hasan

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Pertama, kami apresiasi komitmen pemerintah menyediakan anggaran covid-19 cukup 

besar, sekitar Rp 405,1 T, tapi ini bukannya tanpa resiko. Resiko pertama, terkait penyediaan 

besaran anggaran tsb. saat ini realisasi Pendapatan Negara baru mencapai 216,6 T (9,7% 

dari target APBN). Ini artinya, kas negara sedang minim). Belum lagi per Maret 2020 Belanja 

Negara sudah mencapai Rp 279,4 T.

Kedua, pemerintah mengandalkan SiLPA APBN tahun lalu yang sebesar Rp 46,4 T. Ini jelas 

tidak mencukupi. Apalagi kondisi perekonomian yang terkoreksi saat ini, misal dari aspek 

penerimaan perpajakan, PNBP, dll. Pemerintah musti mencari pendanaan dari sumber lain. 

Utang sepertinya akan menjadi alternatif pertama. Hal ini terlihat dari perubahan defisit 

anggaran yang dibuka di atas 3%. Ini yang harus dikontrol juga. Jangan sampai kebijakan 

utang akan menimbulkan masalah di tahun-tahun berikutnya. Pun tetap menggunakan 

alternatif utang, maka sebaiknya pemerintah lebih memaksimalkan mekanisme utang swasta 

dalam negeri. 

Ketiga, Dg besaran anggaran yg disediakan, pasti rentan penyimpangan. Untuk itu, 

pemerintah harus menyediakan media informasi pelaksanaan anggaran yang bisa dipantau 

oleh masyarakat setiap saat. Organisasi Masyarakat Sipil juga bisa melakukan audit sosial 

terhadap pelaksanaan penanganan covid-19 ini nantinya. Peran lembaga pengawas sangat 

krusial dalam monitoring dan audit pelaksanaan penanganan covid-19. Audit yang dilakukan 

oleh APIP, BPK, dan KPK harus dipublikasikan kepada masyarakat. 

Informasi terkait proses dan mekanisme realokasi anggaran juga penting disampaikan 

kepada publik. Seperti anggaran bersumber dari mana? Diperuntukan untuk apa? Dan 

bagaimana pertanggungjawabannya?

Termasuk memberikan kejelasan sumber Alokasi 405,1 T. 

Sementara ini, pemerintah telah menginformasikan alokasi anggaran 255,1T dr penghematan 

belanja K/L, TKDD dan realokasi dana Bencana. Tersisa 150T, pemerintah perlu jg 

menginformasikan sumber anggarannya. 

Jadi informasi yang disampaikan oleh Gugus Tugas Covid-19 dan K/L pendukung tidak hanya 

jumlah korban, tapi penggunaan anggaran hingga saat ini berapa dan untuk apa saja.

Keempat, Utk daerah, kondisi fiscalnya tidak jauh berbeda dengan pusat, apalagi daerah 

masih sangat tergantung fiscalnya dari transfer pusat, DAU, DAK, DBH, Dana Desa. 

Proporsinya rata2 hingga 70-80% untuk Kab/Kota seluruh Indonesia. Kalau hanya 

mengandalkan PAD, saya yakin daerah tidak mampu. Untuk itu, realokasi Belanja

Barang/Jasa dan Belanja Modal sangat penting, misalnya: Jasa Perkantoran, ATK, Belanja 

Perjalanan Dinas, Makan Minum, dan program-program yang tidak prioritas musti dipangkas 

untuk penanganan covid-19.

Kalau hitungan FITRA, berdasarkan APBD Realisasi 2018 Provinsi/Kab/Kota seluruh 

Indonesia, kalau Belanja Barang/Jasa-nya direalokasi sebesar 30%, akan tersedia anggaran 

sebesar Rp 79,2 T, sedangkan untuk realokasi Belanja Modal hingga Rp 60,9 T. 

Kelima, Intinya, transparansi alokasi dan realokasi anggaran penanganan covid-19 sangat 

penting, demikian juga akuntabilitas penggunaannya. 

CP: 

Misbah Hasan Sekretaris Jenderal FITRA (0822-1171-3249)

Penulis Sekertaris Jenderal FITRA

Antisipasi Covid-19, Kades Ndano Pakai Uang Sendiri (Pribadi), Luarbiasa Pak Kades

Berita by admint

      Kades Ndano bersama Danramil
                       dan Babinsa

SwaraCendekia.NEWS.--Kepala Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima-NTB Mulyadin H. Syukur berinisiatif menggunakan dana pribadi untuk biaya penyemprotan disinfektan ke setiap rumah Warga, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. Hal itu dilakukan dalam upaya meminimalisir angka mewabahnya virus Corona (Covid-19) di tingkat desa setempat.

Mulyadin mengatakan, bahwa meningkatnya wabah Covid-19 di berbagai daerah ini, dirasa sangat perlu dilakukan tindakan awal untuk memproteksi wilayah mulai dari tingkat desa maupun skala Kabupaten. Oleh karna itu, pihaknya berinisiatif menggunakan dana pribadi untuk biaya bahan penyemprotan dalam mencegah Covid-19.

"Terus terang Kita pakai dana pribadi, ini merupakan inisiatif Kita sebagai salah satu upaya pencegahan Covid-19 yang kian hari kian menakutkan Warga," jelas Kades Ndano, Selasa (31/3/20).

Foto: Bersama sebelum penyemprotan dilakukan.

Ia menyampaikan, bahwa penyemprotan disinfektan ini merupakan salah satu langkah preventif pencegahan Covid-19. Selain itu, kata dia, pihaknya juga melakukan sosialisasi terhadap Warga untuk melakukan  pencegahan dengan pola hidupa bersih dan selalu mencuci tangan.

Sementara bahan yang digunakan untuk penyemprotan tersebut yakni berupa Bayclin sebanyak 146 Botol dan Superpel sebanyak 20 Botol dan objek penyemprotannya dilakukan di setiap rumah Warga, tempat ibadah dan tempat umum lainnya," lanjut Kades.

Disisi lain, untuk memproteksi wilayah dari Covid-19, pihaknya juga menggandeng petugas medis yang bertugas di Desa setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap puluhan mahasiswa yang baru pulang kampung dari berbagai daerah

"Selain penyemprotan ini, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap 60 Mahasiswa yang baru pulang dari berbagai daerah. Guna mengetahui secara dini apakah terjangkit Covid-19 atau tidak," pungkas Mulyadin.

Dirinya berharap, dengan dilakukan berbagai upaya tersebut, dapat memberikan edukasi terhadap Warga setempat, bahwa dalam situasi genting ini perlu ada kesadaran diri untuk menciptakan pola hidup sehat. Sehingga angka mewabahnya Covid-19 dapat diminimalisir melalui pencegahan yang dimaksud," pinta dia.

Selain Pemdes setempat, aksi penyemprotan masal tersebut, juga turut dihadiri seluruh Unsure Muspika, baik itu Kapolsek IPTU Rusdin, Camat Mohamad Saleh M.Ap, Danramil Bolo Kapten Inf Ibrahim,  pihak Puskesmas Miskulhitam SKm beserta jajarannya.  (TIM)