Bantu Atasi Covid-19, Anggota DPD RI Evi Apita Maya Droping Ribuan Sembako dan APD di NTB

Berita by admint

Evi Apita Maya, S.H.,M.Kn.

SWARACENDEKIA, news.- Nusa Tenggara Barat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat - NTB, Evi Apita Maya, S.H.,M.Kn. kemarin akhirnya turun langsung untuk melakukan aksi kemanusiaan atau tanggap darurat dalam menghadapi dan merespon dampak CoronaVirus Disease atau yang biasa kita sebut dengan istilah COVID-19. Srikandi NTB yang pertama melakukan gebrakan peduli covid dalam meluasnya pandemi global yang mematikan itu.
Representasi NTB ini sangat terketuk hatinya sejak 16 Maret 2020, dimana Pemerintah RI mulai memberlakukan Stay at Home, Social Distancing, Sterilization Area bahkan Lock-Down, dirinya sangat sedih karena implikasi akan cara itu semua akan memunculkan multi side effect multi dimensi di tataran akar rumput.

Beliau merasa terpanggil  dan akhirnya niatnya tersebut terlaksana mulai 9-10 April hingga saat ini menggerakkan kekuatan bersama relawan covidnya guna mengambil peran untuk turut serta membantu pemerintah guna mengatasi wabah atau pandemi global yang telah memakan korban di berbagai belahan dunia bahkan merata seluruh permukaan buminya Allah SWT, corona telah hadir dan berhasil menggeser nilai , menggasak ekonomi dunia bahkan telah memporak porandakan hubungan sosial secara universal dan bahkan akan nyaris mengancam keyakinan ummat manusia seluruh muka bumi.

Dari kondisi dan realita itulah seorang senator perempuan NTB ini terpanggil nuraninya untuk terjun atau turun gunung guna all out melakukan sebuah lompatan moral force untuk hadir mewakili negara minimal di titik elektoralnya sebagai representasi West Nusa Tenggara dalam mengarusutamakan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi, kelompok , ras, suku dan golingan.

Melalui seluler SwaraCendekia, Senator Cantik dan Cerdas serta bersahaja dan tegas itu mengatakan alhamduulillah saya sudah mendistribusikan paket sembilan bahan pokok ( sembako ) dan alat perlindungan diri ( APD ) kesehatan dalam bentuk masker sebanyak 5.000 buah yang tersebar di pulau sumbawa saja belum lombok, pintanya.

"  Lagi cari rejeki lagi untuk pemesanan selanjutnya dan bantuan itu saya titipkan sama relawan saya dulu untuk dilakukan pendistribusiannya untuk warga masyarakat yang membutuhkan, siapa saja warga kasih aja tanpa membedakan ini itunya, tambah senator melalui whatsapp.

NTB menurut data terkini dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sudah 33 orang  terdampak dan positif corona , 3 meninggal dan beberapa sembuh dari penyakit mematikan teraebut, berikut rilis terbaru dari Humas Pemprov NTB dan Satgas Covid-19 yang terkini dan terupdate adanya

Di lombok yunda Evi mengunjungi Desa yang kini tengah melakukan isolasi ( Lock Down ) , anggota DPD RI ini turun bukan untuk berpangku tangan di salah satu desa namanya Desa Menemeng, Evi Apita Maya, SH.,M.Kn.,, memanggil Pemdes setempat untuk mendistribusikam APD dan Sembako, katanya.

Kepala Desa Menemeng yang enggan dikorankan namanya mengaku benar bahwa ada droping bantuan dari anggota DPD RI perwakilan NTB dan alhamduulilah sangat membantu warga Desa kami yang tengah gencar menghalau corona bahkam hingga saat ini desa kami dalam proses isolasi diri, pintanya pada swara cendekia, minggu di lombok.

Alhamdulillah bentuk kepedulian  Senator (DPD RI) ibu Evi Apita Maya.SH,.M.Kn.. beliau membagikan maskeruntukmasyarakat. Alhamdulillah sdh di kirim ke beberapa di Pulau Sumbawa seperti Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara dan Mataram., tambah Ibu Eva Nirwana, SH,MH pada SwaraCendekia.news di Mataram, minggu 12/04/2020.

Sementara di Kabupaten Bima, bantuan alhamdulillah sudah sampai dan telah diterima baik oleh Pengurus Cabang ( PC ) Muslimat Nahdlatul Ulama -NU Kabupaten Bima tepat pukul 19.20 waktu setempat dan akan dibagikan besok pada hari senin,

• 
  

Begitupula dengan Kota Bima dan Kabupaten Dompu bantuan lebih di fokuskan pada relawan yang telah di tunjuk berdasarkan instruksi beliau dan saat ini semua bantuan itu siap dibagikan dan didiatribusikan oleh relawan resmi prosesural berdasarkan perintah senator dalam menyikapi covid19.

" iya kita titipkan sembako dan masker pada relawan yang ada mulai dari pulau lombok hingga Sumbawa, saya hanya memfasikitasi aja adinda selanjutnya ada di tangan rekawan dan warga yang sangat membutuhkan, inshaaAllah saya lagi cari rejeki dulu lagi dinda, inshaaAllah akan ada lagi nantinya, pungkasnya pada swara cendekia.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir belum pernah ada anggota perwakilan baik itu DPR maupun DPD yang massif memberikan bantuan seperti ini kepada rakyat, hal ini diakui oleh Ketua DPD FGII , Nukman Mukhtar, S.Pd., M.Si. mengatakan bahwa baru kali ini dalam sejarah RI , NTB punya wakil di jakarta dan baru menjabat belum lima tahun sudah massive dan membumi membawa bantuan bagi masyarakat NTB tanpa pandang dulu, tanpa melihat kinstituen, tanpa diskriminasi tanpa embel embel, semoga niat tulus dan baiknya kakanda Evi Apita Maya, SH MKn ini dicatat oleh Allah SWT sebagai sebuah ikhtiar kebajikan yang sangat mulia disisiNYA dan sangat bermanfaat adanya untuk Ummat NTB, dirinya bersama rekan rekan FGII turut mendukung langkah beliau dalam ikut berperanaktif semoga Corona Viruse Disease ini segera berlalu dihadapan kita semua dan mudah mudahan kita tetap sehat dan dalam lingdungannya Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.


Editor . Lukman Al Hakim

DAHLAN RESMI PIMPIN GERINDRA KABUPATEN BIMA

Berita by Admint

                  Doc. Dahlan tengah
  menunjukkan daftar nama pengurus

SWARACENDEKIA.news-- BIMA

Spekulasi tentang siapa yang bakal mengawaki Ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Bima terjawab sudah. Sebelumnya banyak spekulasi anasir anasir politis menerpa partai ini dan bahkan pernah diungkap Drs. Dahlan M.Noer, M.Pd. (Wakil Bupati Bima) ini bukan siapa-siapa di Partai Gerindra dan siapapun dia atau apapun keputusan DPP mari kita hargai.

Hari ini, terjawab sudah,  Pengurus DPD Gerindra menetapkan DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima di bawah garis komando Drs. H Dahlan M. Noer, M. Pd, beliau dilantik DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, di kantor berlokasi jalan Harimau Mataram, Jumat (20/4).

Pelantikan tersebut alhamdulillah berjalan aman, tertib, lancar dan sukses, yang dihadiri Ketua dan pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi NTB, unsur pimpinan partai Gerinda Kabupaten Bima.

Ketua DPD Gerindra Provinsi NTB H. Ridwan Hidayat didampingi sekretaris, menyampaikan ini adalah kegiatan pertama kali digelar, setelah pindah di Kantor Gerindra NTB yang baru.

"Hari ini kita menggelar pelantikan dan menyerahkan SK dari DPP Gerindra ke DPC Gerindra Kabupaten Bima ini yang dipimpin oleh Drs. H Dahlan M. Noer, M. Pd," jelas ketua DPD Gerindra Provinsi NTB H. Ridwan Hidayat.

Ridwan percaya kepada Dahlan yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Wakil Bupati Bima, bisa membawa partai Gerindra menjadi lebih besar dan lebih maju kedepan. Pihaknya mengajak semua komponen untuk mematuhi dan membackup memajukan partai di Kabupaten Bima.

"pelantikan sekaligus penyerahan SK secara sederhana ini, mengigat situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mengadakan kegiatan besar, tapi saya percaya ditangan Pak Dahlan akan lebih maju," kata dia.

Kata Ridwan, meski pertemuan sesederhana ini, tapi harus bisa melahirkan karya besar untuk memajukan partai dan daerah.

"Kita harus kembali berkilometer untuk memperkuat solidaritas dan konsolidasi dengan PAC dan Ranting," kata dia.

Ridwan juga berharap kepada Dahlan, agar mengundang para tokoh masyarakat yang tidak termasuk dalam kepengurusan partai, untuk memusyawarahkan progres partai kedepan.

Sementara Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima yang baru, juga sebagai Wakil Bupati Bima, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan sebagai Ketua, dan Insya Allah kepercayaan ini akan dijaga dengan baik untuk kebaikan kedepan.

"Insya Allah saya dan pengurus Partai, baik itu DPC, PAC, dan Ranting akan berusaha menjalankan amanat dari partai dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Kata Dahlan, setelah dilantik dia bersama pengurus yang baru akan segera melakukan konsolidasi ke setiap pengurus yang berada di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini dilakukan sebagai salah satu program kerja, terlebih sebentar lagi menjelang Pilkada.

"Tugas partai tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari semua unsur pengurus baik yang ada di DPC hingga tingkat ranting," ujarnya.

Menurutnya, saat ini Partai Gerindra memiliki 5 kursi DPRD Kabupaten Bima, dan memperoleh perengkingan ketiga di DPRD Kabupaten Bima.

"Kita akan maksimalkan kerja kedepan untuk meraih perolehan kursi di DPRD yang lebih dari sebelumnya," jelas Dahlan.

Pelantikan diwakili oleh Ketua DPC Gerindra Drs. H Dahlan M. Noer, M. Pd, didampingi Ketua OKK Sulaiman, MT, SH, Sekretaris Yasin, S. Pdi dan Bendahara Yuda, 

Penulis TIM SC news

Bersyukur

Firmansyah Lafiri
Friday, 10 April 2020 | 00:32 Wita

■ Pesan Dakwah 11 Sya’ban 1441H
By: Prof. Veni Hadju

Cendekia.News — Perintah bersyukur dan bersabar sudah sering kita dengar. Nikmat yang melimpah sejak kita lahir sampai kondisi kita saat ini tentu wajib disyukuri.

Adapun ujian yang datang kepada kita tentu sangat-sangat sedikit dibanding nikmat yang kita terima. Beberapa hari terakhir ini kita disuruh bersabar untuk tetap tinggal di rumah sebagai ikhtiar terbaik dalam menghadapi wabah.

Kadang manusia lupa betapa luar biasa nikmat sehat yang telah mereka peroleh. Seringkali kita mendengar seseorang mengeluh hanya karena sedikit ujian sakit yang diterimanya.

Bayangkan ada yang diuji Allah dengan penyakit bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Setiap ujian yang datang seharusnya mengingatkan kita akan dosa atau kesalahan kita dan mendorong kita untuk segera bertobat.

Banyak bersyukur adalah tanda iman. Seseorang yang bersyukur terlihat pada ketaatan dalam memenuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Rasa syukur juga akan mendorong untuk membantu orang lain, menolong orang yang butuh, dan peduli kepada kesulitan orang lain. Bersyukur akan membuat Allah menambah nikmat-Nya.

Maha Benar Allah dengan Firman-Nya: Wa idz taadzdzaana rabbukum lain syakartum la aziidannakum wa lainkafartum, inna adzaabii lasyadiid (QS Ibrahim 14:7). Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.

BERSYUKURLAH DENGAN NIKMAT YG MELIMPAH WALAUPUN BERADA DI TENGAH UJIAN.■

Tambora Awalnya Diikhtiarkan Kota Satellite, Agus : KTM Berantakan, Satonda lepas ditangan Syafru

Berita by admint

SC.news.Kabupaten Bima,-

Ketua PSBT Bintang Timur, Agus Supriadi, S.Pd., hingga saat ini masih mempertanyakan status 11 ( sebelas) orang tenaga SK honorer daerah yang ditugaskan mantan Bupati Bima Drs.H.Syafruddin, M.Pd. alias Abu Syafa dengan nomor SK               tertanggal tahun

11 orang tenaga honda tsb, sedianya ditugaskan pada kawasan kota terpadu mandiri (KTM), yang digagas Bupati Ferry almarhum namun niat itu semuanya gagal bahkan segala sarpras termasuk lampu jalan di KTM semuanya habis dijarah para penjarah dan perampok disana, kata agus pada SC, jumat, 10 April 2020.

Agus yang juga Sekjen DPC FGII Bima ini menceritakan dulu almarhum H.Ferry Zulkarnain, ST merancang KTM itu berdasarkan Peraturan Presiden dan didukung Menteri Daerah Tertinggal menggagas Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora sebagai sebuah Kota Satellite baru di wilayah paling barat Kabupaten Bima.

Tambora yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang sangat kaya dan melimpah membuat pemerintahan pusat tergiur untuk melirik dan memaksimalkannya melalui kawasan Kota Terpadu Mandiri tadi, hanya saja Mantan Bupati Bima H Syafru tidak mampu memaksimalkan kinerjanya dalam memajukan kawasan itu, buktinya 11 ( sebelas )  orang punggawa yang sejatinya menjaga KTM dengan segala infrasupra struktur termasuk pasar meninggalkan Tambora di tahun 2015, tanpa jejak, kata Sekjen FGII Bima.

Agus, sang pendekar psbt ini menambahkan dari kesebelas orang itu termasuk ada saudari perempuannya yang kini sudah pindah di dinas PU Bina Marga Kabupaten yang berlokasi di Panda di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, dirinya heran dengan mantan bupati bima yang khilaf dalam menerapkan kawasan terpadu mandiri tambora demgan sangat tidak profeaional.

Dia mencontohkan, pulau satonda atau satonda lake island sebuah pulau yang sangat indah dengan diapit oleh gemunung yang indah lalu didalamnya airnya nggak asin oleh salah seorang ahli geologi kanada pernah memprediksi bahwa didalam satonda ada kandungan emas, tembaga, serta lainnya yang sangat besar jumlah dan nilainya, kata agus. 

Sayangnya pulau itu termasuk KTM terbengkalai dan tujuh desa di tanah bekas leluhur kerajaan yang sangat subur itu kini telah dikuasai oleh orang lain atau Kabupaten tetangga, tanah tanah yang subur sepanjang semenanjung Kadindi hingga Kempo dan Pekat semuanya sudah bertuan Bali, Lombok bahkan Dompu itu sendiri, seandainya itu bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima inshaaAllah Mbojo akan kaya raya, belum lagi potensi laut dan ladang serta tegalan dan leremg lereng yang subur yang kini dikuasai Cina dan Sanggar Agro Nusantara Persada dengan minyak kayu putihnya telah membuktikan bahwa Haji Syafru telah memberikan andil kerugian bagi masyarakat Kabupaten Bima selama menjabatnya terutama raibnya para pengurus nakhoda Kota terpadu mandiri tambora yang hingga kini tidak ditahu rimbanya bagaikan hilang sekejab ditelan bumi, pungkasnya.

Penulis Tim Swara Cendekia.

Lagi, Kasus Mal Admint Penjualan SK Honda Bertambah Menjadi 2 Orang di Tambora

Berita by admint

                   Doc.  on facebook

SC.news.Tambora.-  Lagi, kasus malt admint, penjualan surat keputusan (SK) honorer daerah di jajaran Dikbudpora Kabupaten Bima melalui UPT Tambora kini mulai berkembang, sebelumnya juga pernah diberitakan terduga oknum pelaku mal administrasi adalah mantan Ka. UPT yang kini menjabat sebagai plt. salah satu SMP Negeri di Tambora dengan inisial  'I', Bung Iwan itulah nama akun facebook yang mengupload temuan dan hasil investigasinya terkait kasus itu, Kamis, 9/4/2020 di Tambora.

Menurut Aktivist Berkarya, Bung Iwan ada dua orang yang menjadi korban praktek mal administrasi di Tambora, Kepala Sekolah di perintah oleh atasan yang lebih tinggi yakni Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima terkait soal itu.

                  Foto. SK malt admint

" By name by addres, ada ATM, ada SK demikian curhatan dan kicauannya di sosmed atas akun bernama Bung Iwan dengan warna latar dan background profil kuning membahana".  --------- Dikbudpora Kecamatan Tambora ---------
Dugaan oknum  menarik SK dari 2 orang guru Honda dan di alihkan pada 2 org guru sekolah dasar  SoNae dan Kawinda Toi
Penarikan SK di ikuti dgn penarikan ATM, buku tabungan BRI, Nomor PIN serta guru terpencil. identitas pelaku serta oknum guru sdh teridentikasi
#Kata_Oknum_Atas_Perintah_Dinas_Kab
#Oknum_Guru_pengganti_Perempuan

Dirinya, mengaku sudah merapikan data data oknum yang telah melakukan praktik yang merugikan tenaga pendidik anak anak bangsa yang diandalkan mencerdaskan kehidupan bangsa namun fakta berbicara lain.

Mrk dengan jujur mengungkap semua kejadian bahkan tdk mengerti kenapa oknum pimpinan melakukan ini pada mrk. Tekadnya  mencari keadilan sampai tuntas. Keseriusan pun di buktikan oleh  mrk dgn membubuhkan tandatangan keterangannya.

#Investigasi_9_April_2020
#Kalian_Aset_Bangsa_Yang_Terbuang_Krn_Keserakahan.

" sabar dulu mas , tunggu saya kelar melakukan investigasi kasus ini baru kita buat berita, katanya sembari mengingatkan crew swara cendekia untuk tidak dulu mengekspose soal ini sambil menunggu rampung semua, tambahnya melalui messenger.

Ketika ditanya apakah oknum ini sama dengan yang diberitakam sebelumnya oleh media ini?, iwan dengan gamblang mengatakan ini yang di SMP Negeri 3 Tambora mas bukan 1 dan bukan lainnya,

"Untuk SMP N 3 Tambora ini mas, bahkan sudah masuk kejaksaan , terangnya melalui measenger akun pribadinya. Dan namanya berinisial 'KN', ungkaonya.

Adapun korban dari kasus ini sebanyak dua orang atas nama Amirullah, S.Pdi.  dan Adi Ardiansyah, S.Pd. sama sama mengabdi  di unit kerja yang dinaungi UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Tambora, dibawah kendali saudara mas Joni H Kahimuddin, S.Pd.,M.Pd., adiknya saudara Iskandar yang kini menjabat Kepala Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora.

" iya benar kasus ini bang, bahkan saya sempat menuliskan kronologinya melalui buku harian saya sumpah bang ada di buku diary saya kronologinya, ungkap adi .

Jadi kasus ini ada kaitannya dengan yang di SMPN 1 Tambora, keduanya ada keterkaitan bahkan data datanya sudah lengkap, menurutnya ini wajib diusut tuntas hingga ke atas, iwan mengakui bahwa mereka dibawah tidak berani melakukan praktik seperti ini jika tidak ada perintah dari atas, jelas ini ada instruksi langsung Kepala Dinas dan ada uangnya bahkan barang bukti , saksi serta korbannya ada mas, pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada yang bisa dikonfirmasi, mantan Kepala SMPN 3 dan Plt Kepala SMPN 1 Tambora ketika dihubungi  dalam keadaan tidak aktif dan Selular Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin HI, S.Sos., sedang dialihkan dan diluar jangkauan, begitulah yang terdengar dari nada sambung ketika dihubungi untuk dimintai tanggapannya terkait kasus ini.

(TIM)

Rapat Komisi IV Hasilkan Keputusan, Sekjen FGII: "Harusnya Rapat dihadiri Media, PPNI, Sekda bukan sepihak

Berita by admint

SWARACENDEKIA.news.,BIMA.-

Kisruh soal tenaga kesehatan (Nakes) yang membuat sikap Sekertaris Daerah ambivalen dan ambiguitas akhirnya telah diputuskan dalam Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten, Rabu (8/4/2020) di Kantor DPRD yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Anggota Komisi IV, dan pihak RSUD Sondosia Kabupaten Bima.


Ketua Komisi IV, Ilham Yusuf dalam sosial medianya dengan akun Bang Ilham menulis preambule statusnya dengan celoteh

" Sahabat Fb ada yg bertanya, apa saja hasil keputusan Rapat di DPRD terkait RSUD sondosia.
saya upload hasil kesimpulan rapat. tentu belum memuaskan semua pihak, namun paling tidak menjadi awal yg baik untuk perbaikan bersama.
Sesuai dgn tatib DPRD Kab Bima Hasil Keputusan Rapat DPRD mengingat Eksekutif dan wajib melaksanakannya.
semoga Bermanfaat.

      Surat rekomendasi keputusan rapat

Menurut Sekjen FGII Kabupaten Bima, Agus PSBT harusnya Komisi IV mengundang Ketua Organisasi Profesi PPNI dalam tersebut, dirinya menilai sikap Komisi IV belum aspiratif selain itu tambah agus pihak Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Bapak Sekertaris Daerah juga harusnya diundamg termasuk perwakilan nakes, kata Pelatih Silat yang kerap menjuarai Turnament Karate tingkat Nasional ini pada SC.news.

Agus, menilai Rapat Komisi IV juga ada kelemahan lain yakni sepi dari pemberitaan, artinya kegiatannya ini tidak mengundang media,

" legislatif wajib undang media dalam berbagai moment dan acara serta kegiatan kegiatannya bukan malah hanya di upload di FB pribadi begitu, salah itu, pungkas Agus Supriadi.

Ketua Komisi IV, Ilham Yusuf ketika dikonfirmasi melalui handphone , sedang diluar jangkauan.

Hingga berita ini diturunkan belum ada satupun pihak komisi yang membidangi masalah kesehatan yang bisa dihubungi, sementara dinamika terkait RSUD Sondosia makin hari makin seksi saja isu isu yang dimainkan oleh kelompok kelimpok tertentu, yang arahnya malah blunder ke hal hal yang tidak signifikan adanya.

Catatan Kritis tentang Demokrasi di Tahun Politik

Berita by admint

                *By. Alfi Syahrin, M.Si.

Opini

     Praktek demokrasi tidak selalu berjalan linear dalam perpolitikan suatu negara. Potret demokrasi sebagai sistem politik yang dianut oleh mayoritas banyak negara di berbagai belahan dunia telah melahirkan aneka ragam kontroversi, gugatan bahkan tragedi dalam kehidupan warga negara.

      Salah seorang teoritikus politik seperti Francis Fukuyama bahkan dengan tegas mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi pemenang yang menaklukan seluruh kontestasi ideologi. mulai dari sistem teokrasi, monarki hingga komunisme tumbang dijungkal oleh demokrasi.  

      Pemikir lain seperti Robert Dahl memiliki pandangan yang sama bahwa hanya demokrasilah yang bisa mewujudkan kesetaraan, kebebasan dan konsensus  melalui konstitusi yang kadang nyaris tanpa konfrontasi.

    Sehingga tidak salah seorang pencetus ide demokrasi  Aristoles menyebutkan demokrasi merupakan jalan untuk mewujudkan aspirasi kemaslahatan bersama(public virtue) dan sipil yang beradab(civic virtue). Akan tetapi dalam prakteknya gagasan mulia demokrasi cenderung dkhianati secara retoris, spekulatif dan pragmatis di mulut, perilaku dan  tindakan politisi.

      Saat ini demokrasi dalam pandangan penulis, tidak sedang berjalan baik sebagaimana kehendak konstitusi tetapi bergerak sesuai selera politisi, penguasa dan pesanan korporasi. Oleh Karena itu aturan hukum banyak yang dibuat hanya  sekedar untuk memenuhi keinginan pengusaha, perumusan kebijakan oleh penguasa syarat dengan akomodasi kepentingan politik sesat. Akibatnya demokrasi bergerak liar, kebebasan hampir tidak memiliki batasan lagi. Orang_orang berlomba bersuara paling keras hanya agar disebut sebagai yang kritis dan populis.

       Demokrasi menjadi kehilangan substansi karena kemewahannya hanya dinikmati elit bukan publik. Politisi berlomba ganti safari, jas, mobil dan perabot tanpa etik, etos, dan atensi menaikan standar kesejahteraan kehidupan publik. Setiap lima tahun politisi disuksesi tetapi nasib masyarakat tidak kunjung berubah. Infrastruktur jarang dibangun merata, harga komoditas tani murah, fasilitas publik minim, infrastruktur kesehatan tidak memadai, upah buruh tidak dikoreksi bahkan pupuk jadi komoditas langka karena politisi tidak tegas rumuskan solusi.

      Satu_satunya yang banyak berubah hanya penampilan oknum politisi yang makin gendut, parlente dan  mewah. Gayanya melangit, asetnya menumpuk tapi soal prestasi hasil kerja menuntaskan aspirasi publik jarang membumi.  politisi lebih sibuk menyusun transaksi mengembalikan ongkos politik di pileg dan pilkada. Tetapi tidak sibuk memerangi oligarki, borjuasi di partai politik dan supervisi kerja-kerja timpang penguasa. 

   Bagi saya problem kultural dan struktural dari politik dan demokrasi kita. Bukan berada pada lapisan grass root tetapi ada di puncak elit. Borjuasi dan kapitalisme politik banyak dipraktekan elit dan menjadi identitas politisi yang sudah mentradisi. Sehingga tidak heran publik menjadi pragmatis memilih politisi yang hanya mau dan sanggup membayar suara. 

      Ongkos politik yang mahal menjadi sebab gurita korupsi di era reformasi. Karena publik kecewa pada politisi yang kerap ingkar janji. Demokrasi menjadi praktek bernegara yang simbolis, formal dan legalistik tetapi kehilangan makna kritisnya yang substantif.

     Demokrasi akan mati seperti ramalan Steven Levitski seorang profesor politik Harvard dalam How Democracy Die. Tidak karena terpilihnya pemimpin otoriter dan kudeta tetapi karena perlahan_lahan matinya sikap kritis publik yang tidak kita sadari. Hanya setelah era reformasi kampus-kampus menjadi jinak pada kekuasaan, mahasiswa mati daya kritisnya membangun solidaritas mekanik mereduksi hegemoni negara yg diskriminatif, bahkan LSM_LSM ramai merapat pada kekuasaan.

      Gelar_gelar honoris Causa marak diberikan pada politisi tanpa kontribusi pada masyarakat dan ilmu pengetahuan, ikatan_ikatan alumni ketuanya orang dari istana dan birokrasi. Sehingga dialektika demokrasi mati dalam otoritas kekuasaan. Seiring matinya sikap oposisi warga negara hal ini bukan pertanda baik bagi kelanjutan nafas kehidupan demokrasi karena kehilangan sikap kritis publik menjadi sangkakala penguburan hidup_hidup demokrasi.

* Penulis Kandidat Doktor
   Universitas Hasanuddin Makassar

Akademisi Senior Bima, Nilai Cara Pemkot dan Pemkab Bima Atasi Covid-19 Masih Tertutup dan Parsial

Berita by admint

                 Akademisi STIH Bima
                      Mastorat, SH.,MH

SWARA CENDEKIA.,-BIMA.-
Penanganan Pandemi Corona Viruses Disease atau COVID-19 yang gencar dilakukan Pemkot maupun Pemkab Bima beserta jajarannya hingga ke desa desa di delapan belas kecamatan, seratus sembilan puluh satu desa, Pemkot 11 Kecamatan , beberapa kelurahan di wilayah Kota maupun Kabupaten Bima mendapat tanggapan serius dari salah seorang dosen senior atau akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan IAIN Bima, Mastorat, SH.,MH.  Rabu, (8/4/2020).

Menurutnya, penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten maupun Kota Bima Nusa Tenggara Barat masih angin anginan saja, belum menggigit, belum sesuai standar,  belum membumi sesuai anggaran, yang sangat fatal itu pemda/pemkot belum terbuka dari sisi anggaran daerah yang dipakai, masih hit and run parsial, tidak kaffah and holistik serta tidak sesuai prosedur nasional, regional bahkan standar internasional yang ada, kata Mastorat.

Kita melihatnya baru sebatas penanganan yang seolah - olah, bukan bermaksud mengecilkan ikhtiarnya namun fakta di lapangan hingga hari ini masih banyak warga yang belum di edukasi soal corona, kalaupun ada sebatas angin lalu, begitupula dengan pemdes dan lurah yang dimintai tenaganya dan dilibatkan secara tim sudah sejauhmana pemerintah terbuka kepada mereka soal anggaran untuk mengatasi wabah ini,

" Kita tidak bisa mengatasi wabah corona dengan wacana dan pencitraan, menghalau pandemi mematikan ini butuh biaya butuh anggaran dan butuh sokongan tenaga dan lain lain, saatnya para pemimpin kepala daerah terbuka dan transparansi sebab nanti ketika wabah berlalu muncul fitnah baru, katanya.

Beliau mengatakan, untuk di ketahui, bahwa mewabahnya covid 19 ini secara global tentunya penanganannya pun tidak boleh locally, sepihak harus multipihak dan membumi tajam dan simultaneously, perlu diantisipasi oleh semua pihak terutama pemerintah, tidak heran pemerintah pusat telah menetapkan dana ratusan triliun, berapakah dana yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten dan Kota BIMA, biar tidak menjadi fitnah?, katanya pada Swara Cendekia.

Magister Hukum ini merasa geli dan lucu dengan cara Walikota dan Bupati dalam menangani hal ini, bukan bermaksud tidak bersyukur atas langkah dan upaya  pemerintah daerah Kab/Kota, hanya saja penanganan kegiatan itu belum se ideal yang diinginkan SOP dan berbagai pihak, beliau mencontohkan mulai dari awal sejak rakorpun kok sekda yang handle kemana bupati herannya? Kok sebegitunya Sekda? Begitu pula dengan pemkot kok gregetannya kurang? kegiatan penyemprotan disinfektan hingga masker menurutnya belum efektif dan efisien menghalau lajunya penyakit mematikan tersebut, itu masih parsial sedangkan progress to solving covid blm ada tanda tanda kemajuan yang signifikan penanganannya, bandara belum ditutup tempat tempat transit keluar masuk masih ternganga lebar bahkan strategi startegi jitu secara massive belum terlihat di kedua pemerintahan.

Selain itu Dosen Senior ini juga berharap kegiatan ini diseriusi dengan seksama dan teliti,, tidak parsial tiba saat tiba akal,  sedari awal harusnya ada saling keterbukaan dan bukan hanya koordinasi semu saja, bukan hanya istilah satgas terpadu itu, kok ada satgas kok bisa bisanya Walikota Bupati Wabup bagi masker hahahaha lucu mas,katanya, masa seorang walikota plus istrinya /Bupati  Wakilnya ikut andil membagikan masker, itu aemua tidak salah hanya saja kurang patut, khan masih banyak petugas yang bisa mengerjakan hal yang begituan, padahal hal hal semacam itu dilakukan lower management dalam ilmu pemerintahan, beliau itu top pengonsep kebijakan bukan menjadi lower, tambahnya.

"Pemerintah Kota maupun Kabupaten Bima saat ini harus banyak belajar banyak betkaca dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel transparan agar tidak menimbulkan  sakwasangka fitnah memfitnah, gibah politik dll,, lihat pemerintah pusat  sembari memberikan contoh, jelas dananya sekalipun berubah sesuai kondisi, jangan seperti kita di BIMA tiba saat tiba akal tiba tiba pembagian masker, hahahaha ..., kata beliau melalui inbox messenger dan whatsapp.

Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima akhir akhir ini memang intens melakukan kegiatan menghalau pandemi covid 19 mulai dari hulu hingga ke hilir, bahkan semua pihak ikut andil didalamnya termasuk pemerintahan desa dan sebagainya, itu semua dilakukan atas dasar niatan untuk memproteksi wilayah dari merebaknya pandemi mematikan itu.

Akademisi Senior Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bima ini mengharapkan Pemerintah Kota maupun Kabupaten Bima menjalankan pemerintahan itu dengan sebaik baiknya terutama dalam masa pandemi global Covid-19, dirinya sangat mengharapkan ada open-minded dan changeable of mindset bukan malah mengisolasi diri terhadap kebijakan penanganan wabah mematikan ini. Jika dari atas sudah memberikan contoh yang kurang baik seperti anggaran penanganannya tidak dibeberkan dan adanya transparansi mulai dari Pemkot Pemkab Satgas maka di tingkat Kelurahan dan Desa pun sama, tambahnya. Mereka akan sama sama tertutup bahkan menurutnya Lurah dan Kades akan meniru gaya atasannya yang tertutup akan soal anggaran penanganan covid belum lagi yang lain, jadi harus hati hati walikota, sekda kota, Bupati dan Sekda.

Diakhir masukannya beliau memberikan solusi bagi pemerintah Kabupaten maupun Kota Bima dalam menangani Corona Viruses Disease atau COVID-19, diantaranya : 

a) Berani transparan, jujur; 

b) Jangan memanfaatkan kondisi
     Covid-19 shngg yg lain terabaikan

c)  perjelas bentuk program dalam
     Penanganan Covid-19.
d)  patungan dalam hal anggaran
      maupun lainnya dalam atasi
      wabah corona.

e)  Melaporkan kepada publik terkait
      progress dan anggaran negara yg
      terpakai dalam kegiatan ini.
f)   Tidak melupakan agenda lain
       selain menghalau pandemi covid19

Jika solusi yang ditawarkannya tidak dijadikan bahan introspeksi Pemkot dan Pemkab, dirinya bersama lintas civitas akademika sangat sangat pesimistik and meragukan political will dan regulation well dari marwah terwujudnya good governance di dana mbojo, dalam menumpas wabah global mematikan serta memproteksi rakyatnya bahkan kami nilai hanya dari bakteri parasit bumi saja pemerintah tidak bisa hadir dengan baik dan maksimal belum yang lain, pungkasnya.

Penulis Tim Swara Cendekia. 

SMPN 2 Wera, Kembangkan Budidaya Lele Sebagai Bahan Praktek KBM

Berita by admint

SWARA CENDEKIA, news. WERA Bima.-  Negeri 2 Wera kini selangkah lebih maju dibandingkan dengan sekolah sekolah lainnya disisi timur wilayah Kabupaten Bima, betapa tidak, sekolah yang dipimpin Andi Wera ini selalu kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajarnya. Baru baru ini sekolah iniengembangkan cara budidaya lele di sekolah. 

Kepala SMP Negeri 2 Wera Kabupaten Bima melalui Swara Cendekia News mengatakan budidaya lele ini merupakan salah satu unit usaha produktif yang baru dirintis oleh SMPN 2 WERA sebagai salah satu praktek pembelajaran dalam mengembangkan karakter kemandirian bagi siswa, sebaran bibit pertama kali tanggal 24 Februari 2020 sebanyak 2.500 ekor sebaran kedua tanggal 1 Maret sebanyak 2.500 ekor dan benih ketiga tgl 15 Maret 2020 sebanyak 1.000 ekor.  Tingkat mortalitas 7%, tutur Andi.

             Gbr. Lokasi Budidaya Lele

Sekolah yang berada di jalan lintas Wera Bima ini memang tergolong sekolah bagus dan potensial prospektif dalam membantu pemerintah menjadi sebuah sekolah unggulan, dilihat dari jumlah siswanyapun terbilang sekolah mapan dan jumlah gurunya yang sudah rata rata berpendidikan minimal sarjana. Cara SMP N 2 Wera ini patut diacungi jempol dan harus kita apresiasi bersama sebagai langkah berani dan terobosan besar menguatkan kapasitas dan output lulusannya, bisa dibayangkan anak anak alumninya langsung bisa membuka lapangan kerja dan mandiri adanya.

Foto. On Facebook

Diakhir penuturannya, putra asli wera yang bernama panggilan Andi Wera ini berharap kepada warga masyarakat yang mempunyai anaknya di SMP Negeri 2 Wera untuk semakin meningkatkan dukungan moral dan tenaga serta doanya agar sekolah yang dipimpinnya senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah serta rezki dari Allah SWT, pungkasnya.Pantauan swara cendekia sekolah ini termasuk sekolah yang sangat bagus di wilayah Kecamatan Wera selain Asri juga kondusive aman dan nyaman untuk kegiatan pembelajaran siswa siswinya. Bravo SMP Negeri 2 Wera, Maju terus pantang mundur.

Ditulis SWARA CENDEKIA.

Kepsek SMPN 1 Tambora, Diduga Jual SK Honda dengan Alibi Mengamankan Saat Menjabat Kepala UPT

Berita by admint

                                                              Foto. Joni, S.Pd.

SWARA CENDEKIA, news.-Tambora

Praktik mal administrasi di jajaran Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima terus terjadi, kali ini menimpa Adi Ardiansyah warga Dusun Sera Kara Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima. Dan pelakunya diduga kuat mantan KCD Dikpora Kecamatan Tambora yang saat ini duduk sebagai Pelaksana Tugas pada SMP Negeri 1 Tambora, an Joni, S.Pd. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora.

Joni dinyatakan telah menjual SK yang beraangkutan seharga dua puluh lebih juta pada seorang guru yang mengabdi di wilayah yang sama yaitu kecamatan Tambora, tak diketahui apa muatan dan motif Kepala SMPN 1 Tambora tersebut menjual SK orang lain tanpa sepengetahuannya yang jelas namanya di daftar kolektif masih ada namun nomor SK dan nama SK sudah berubah ke lain orang.

Bagaimana kronologi kasus SK teraebut? Berikut kisahnya pada Swara Cendekia langsung dari korban

Menurut Adi, dirinya telah mendapatkan SK honor daerah, dari Bupati Bima sejak tahun 2005 dan selama itu dirinya menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan sebagaimana yang tertuang dalam SK tersebut yakni pada Sekolah Dasar Negeri Sori Katupa Kec Tambora sekitar Tahun 2015 lalu. Dirinya sangat heran, namanya masih ada di dinas terkait namun SK nya sudah atas nama orang lain.

Nah, pada waktu yang bersamaan dirinya juga mendapatkan rahmat dari Allah SWT dipercaya dan diangkat menjadi Kaur Desa Oi Katupa untuk sementara waktu sambil menjadi guru karena SDM yang kekurangan akhirnya dua profesi tersebut digelutinya tanpa beban, nah oleh Kepala UPT saat itu yakni Joni, S.Pd. mengatakan tidak boleh merangkap jabatan dan SK tersebut harus saya tarik dan dikembalikan ke dinas terkait, mengutip kata joni saat itu. Tetapi apa hendak dikata, fakta berbicara lain, bukannya diamankan SK tersebut tetapi diduga di jual seharga 20 lebih juta pada orang lain beber Adi.

Menurut istri korban Nurhaidah, A.Ma.Pd mengatakan pak joni berani mencabut SK suami saya dengan alasan seperti: Tidak bisa merangkap jabatan, akan dilakukan pengalihan atas nama saya dan ketiga SK tersebut sudah dijanjikan tidak bisa di perjualbelikan tanpa sepengetahuan yang punya. Atas dasar itulah, kami berdua merasa yakin SK itu diamankan namun aneh bin ajaib komitmen itu dilanggar sama mantan KCD Dikbudpora Kecamatan Tambora Periode 2017-2019 dengan menjualnya ke orang lain, ungkap istrinya.

Adi menambahkan didalam SK kolektif yang diterbitkan instansi terkait dirinya hingga saat ini masih muncul nama dengan status yang sama yakni guru sekolah dasar kategori honorer daerah pada SDN Sori Katupa. "Iya, masih berjalan nama saya dan apapun bentuknya SK itu tidak bisa diubah tanpa sepengetahuan dirinya, terkait persoalan tersebut inshaaAllah saya akan menuntut dan meminta pertanggungjawaban mantan Kepala UPT Dikbudpora Tambora Periode 2017-2019 yang kini tengah duduk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sementara Kepala SMP Negeri 1 Tambora.

Sikap dan tindakan joni sangat tidak sesuai dengan kode etik aparatur sipil negara bahkan kalau dilihat dari pengakuan korban hal ini termasuk penyalahgunaan jabatan sebagai Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan, ini bisa saja sebagai sampel awal atau testimoni, tidak menutup kemungkinan kasus semacam ini tersebar dibeberapa kecamatan lain dikabupaten bima hanya saja belum ada yang berani menyuarakannya ke ruang publik karena takut dan lain sebagainya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada yang bisa dihubungi dan memberikan tanggapan termasuk Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Tambora, Imran enggan menanggapi malah yang bersangkutan menyarankan untuk menanyakannya ke Kabupaten saja terkait dengan urusan ini, dirinya mengaku no comment.

Terkait hal ini kami sudah berusaha mengkonfirmasi saudara Joni terkait tindakan mal administrasinya ini dan hp yang bersangkutan selalu tidak aktif ketika dihubungi.

Menyikapi atau terkait persoalan ini Kepala UPT Dikudpora Kecamatan Tambora yang baru atas nama Imran tidak berani berkomentar silakan saudara hubungi kepala dinas dikbudpora kabupaten yang lebih berwenang, kalau saya no comment pungkasnya.

(TIM SWARA CENDEKIA)

Sekjen DPD FGII : Sekda Bima Hati -Hatilah, Mengeluarkan Kebijakan Publik Daerah

Berita by Admint

SWARA CENDEKIA, news.. Kabupaten Bima, Kebijakan Drs.H.M.Taufik HAK. terhadap tenaga sukarela (nakes) pada RSUD Sondosia beberapa hari yang lalu yang menuai pro kontra berbagai pihak  bahkan diwartakan oleh para pewarta hingga ditariknya kembali pernyataan yang dualisme dan ambiguitas itu, dinilai oleh Sekjen DPD FGII NTB, Mochammad Hirwan, sebagai sebuah tindakan dan sikap seorang birokrat yang plin plan bahkan sangat membahayakan sistem dan perangkat kerja birokrasi Kabupaten Bima.

Sekertaris Daerah, Drs. H.M.Taufik merupakan orang yang paling bertanggungjawab atas kisruhnya daerah, atas turbulensinya dinamika sosial politik lokal bahkan yang paling bertanggungjawab atas tertibnya administrasi daerah Kabupaten Bima, jika Sekda menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang diembannya maka akan menjadi sebuah preseden buruk bagi maju mundurnya suatu daerah terutama dalam segala kebijakan publik yang diambilnya apakah sesuai patokan regulasi itulah pentingnya mengawal peran sekda tanpa henti.

Hirwan, menilai sikap Sekda Kabupaten Bima jika merujuk pada pemberitaan mass media telah merusak kelembagaan dan citra pemerintahan. Telah berkontribusi negatif terhadap jalannya roda pemerintahan yang baik bahkan mengundang keresahan publik. Selevel pejabat Sekda tidak boleh sembarangan mengeluarkan statemen apalagi diberitakan secara khalayak di ruang publik, itu sangat berbahaya bagi sebuah birokrasi daerah.

Banyak hal yang dicontohkan Hirwan kebijakan Sekda Bima yang keliru dan salah, banyak sekali menurut pandangan dan penilaian Sekjen DPD FGII itu, misalnya kasus lelang tanah, kasus pupuk, kasus tanah jaminan, serta bagaimana beliau melakukan mutasi dan rotasi pada bulan januari kemarin yang sangat keliru dan fatal karena tidak dibarengi dengan struktur organisasi baru daerah dan perbup sehingga wajar beliau melakukan banting setir dengan cara membatalkan definitif menjadi pelaksana tugas sebanyak 179 para kepala sekolah, kata putra asli lombok ini melalui whatsapp. Dirinya bersama teman teman lainnya terus memantau perkembangan kasus yang melibatkan sekda tertua se NTB tersebut.

Terkait dengan sejumlah tenaga kesehatan sukarela yang mengharapkan jasa pelayanan (jaspel) dari pemerintah itu wajar bahkan diberbagai daerah termasuk di lotim juga begitu bahkan mataram juga, kata Hirwan. Akomodir sajalah termasuk tenaga tenaga honir sukarela untuk dunia pendidikan, pertanian dan lain lain, silakan di peta kan dan di cover sesuai dengan kemampuan daerah nggak usahlah sekda itu berstatemen yang kurang enak di media apalagi membawa bawa nama daerah, nggak enak dibaca banyak orang.

Menurutnya, Sekda idealnya lebih peka, lebih sensitif, lebih akomodatif bersikap menaungi semua hajat hidup orang banyak, harusnya beliau semakin memperhatikan nasib para nakes sukarela, mereka tidak punya gaji tetap seperti PNS, tidak apa apa di perhatikan dan diakomodir sesuai permintaan tentunya dengan secara bertahap dan memperhatikan kondisi keuangan dan kemampuan daerah.

Disaat saat seperti ini, tengah menghadapi pandemi corona, lumayan mereka bisa membantu masyarakat luas dengan kerja ekstra dan saya rasa penghargaan kepada mereka pun belum seberapa adanya dibandingkan dengan tenaga honor yang lain yang tidak begitu langsung terasa manfaatnya oleh kita semua.

Organisasi PPNI yang menjadi payung profesi ini jangan tinggal diam dan teruslah mengadvokasi  nasib dan masa depan rekan rekan sejawat dan seperjuangannya terutama mengawasi kebijakan publik yang dikeluarkan pemda atas mereka, apakah berpihak atau tidak, sebab saat ini lembaga lembaga yang terus mengawasi kebijakan pemerintah sangat sedikit adanya, mengingat konflik kepentingan dan vested interest terkait hal hal semacam ini biasanya dimanfaatkan oleh dinamika negatif ellite untuk berbuat apa saja sekehandaknya tanpa memikirkan survival nakes sebagai penolong nyawa ummat manusia yang profesional.

Saya berharap bapak Sekda Bima Drs HM Taufik HAK untuk tidak lagi berbicara sembarangan diruang publik seperti mass media dll, sebab jika itu terus terjadi patut diduga sekda memiliki keinginan yang lain bahkan dianggap melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip "by design" terhadap kepemimpinan kepala daerah di wilayah kepemimpinannya, baiknya Sekda membantu tugas tugas bieokrasi yang baik dan teliti bukan asbun, dewasalah dan bijaksanalah menjadi seorang sekertaris daerah sebab nasib kepala daerah dan wakilnya juga ada ditangan sekda karena sekda itu midle management dari top dan lower dalam sistem manajemen kebirokrasian kita, pungkasnya.

(TIM)

Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Benar Benar ditindaklanjuti Serius oleh Mantan Kasek

Berita by admint

Para pekerja tngh 

selesaikan pekerjaan

SWARACENDEKIA, news., Tambora,- Alhamduulillah paska pemeriksaan by Tim Inspektorat Kabupaten Bima Rabu, (2/4) mantan Kepala SMP Negeri 2 Tambora, Nukman, sejak kamis, (3/4) turun mengerjakan kembali yang tersisa berdasarkan instruksi Inspektorat Kabupaten Bima untuk kegiatan rehab ringan dengan tingkat kerusakan minimal.

Pelaksana tugas (PLT), SMP Negeri 2 Tambora, Sunaitin, S.Pd. mengatakan alhamduulillah Bapak Nukman dengan segala daya dan upayanya kemarin hadir di Kawinda Toi untuk mulai menyelesaikan segala pekerjaan pekerjaan yang tertunda dan memenuhi harapan tim inspektorat Kabupaten Bima, katanya.

Bahkan, untuk menuntaskan semua yang tersisa beliau sudah memberikan kepada kami kepercayaan dan surat kuasa penuh, jadi bapak bapak inspektorat jangan khawatir semua item yang menurut temuannya belum beres dan selesai, akan kami selesaikan secara bersama sama dengan pak nukman secara kekeluargaan dan secara adat, kata Bu Tin sapaan akrab Kepala SMP N 2 Tambora pada Swara Cendekia, Selasa pagi (7/4).

                   Dok.by SwaraCndkia

Sunaitin, menambahkan dirinya telah menerima material dan sejumlah bahan untuk melengkapi item yang belum lengkap dari proyek rehab ringan tahun 2019 tersebut, termasuk pengadaan meublair akan saya adakan karena sudah ada jaminan yang kami pegang dari pak nukman bahkan beliau sangat baik, kooperatif akan hal ini dan tidak ada sama sekali keraguan padanya, ungkapnya di kawindatoi.

Dihubungi ditempat terpisah, Nukman meng iyakan apa yang disebutkan oleh ibu sunaitin, iya memang benar kata Kepala SMPN 2 Tambora itu, bahwa saya sudah menyerahkan semuanya yang tersisa untuk menyempurnakan kekurangan yang ada termasuk ongkos tukang dan lain lain termasuk bahan dan alat untuk menunjang kelengkapan kegiatan sesuai amanat dan perintah Inspektorat Kabupaten Bima saat dirinya diperiksa di Kantor Inspektorat Rabu,(2/4) dengan fokus persoalan kegiatan DAK Fisik 2019.

Iya, saya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan itu hingga tuntas dan waktu yang diberikan selama lima belas hari sejak tanggal ditetapkan kata nukman dan waktu lima belas hari itu bukan saya yang menentukan melainkan tim inspektorat yang telah memeriksa dan mengaudit hasil pekerjaan saya, dan mudah mudahan kepercayaan yang telah saya kuasakan kepada ibu tin ini benar benar dilaksanakan tepat pada waktunya dan benar benar kepala sekolah tsb melaksanakannya karena saya sudah mempercayakan kepada beliau untuk melanjutkan kegiatan tersebut dengan dukungan finansial dan alat seadanya tanpa mengurangi sedikitpun harapan harapan dari bapak bapak tim pemeriksa inspektorat, tutup nukman.

(TIM SWARA CENDEKIA)

Curhat Seorang Pemerhati Edukasi Akan Pentingnya Menghargai Guru Professional

Berita by admint

         Foto. Salbiah Ibnu on Facebook

SWARA CENDEKIA.news., Kota Bima.- Pendidikan merupakan sebuah institusi yang selalu berupaya memanusiakan manusia, peran seorang manager sekolah atau Kepala Sekolah sangat diharapkan agar mampu memanage secara maksimal sesuai amanat regulasi yang tertuang dalam 8 (delapan) standar nasional pendidikan termasuk permendikbud no 6 Tahun 2018 ttng peran  tugas kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, seorang kepala sekolah disini sangat menentukan sekali, kemana arah yang dituju, dan apa yang akan hendak dicapai, katanya.

Salah seorang pemerhati pendidikan dalam sebuah akun facebook bernama Salbiah Ibnu terbaca gerakannya dan muncul di sebuah grup pendidikan yang dihuni para entitas edukatif dari berbagai latar se antero jagad raya dunia maya, Kemdikbud dalam pantauan SC, seorang bernama Salbiah Ibnu di akun facebook, sekitar medio selasa, (7/4)., menyerang kebijakan pendidikan yang tidak pro rakyat terhadap wong cilik seperti honor atau wiyata bhakti di sebuah grup dalam menyoal hak dan kewajiban para pendidiknya.

Apalagi saat ini ditengah ujian dan cobaan yang menimpa bangsa kita yang tiada henti sangat dibutuhkan kearifan dan kedewasaan seorang pemimpin dalam menaungi segala hal, pemimpin yang dimaksudkan disini bisa saja seorang Walikota, Bupati, Kepala Dinas, Kepala Sekolah dalam menyikapi dinamika progressing kelembagaan yang dipimpinnya.

Dilihat dari biodatanya yang bersangkutan pernah belajar di STAIM Bima, jurusan S1 pendidikan agama islam dan beralamat di Kota Bima, otokritiknya dalam grup kemendikbud yang beranggotakan hampir 800 ribu lebih itu, sebuah akun salbiah ibnu mencoba menyoroti soal cara dan sikap para kepala kepala sekolah di era milenial yang masih belum bisa membaca arah kebijakan pendidikan dalam tataran milenial.

Salbiah Ibnu menilai saat ini Kemendikbud RI melalui Bapak Nadiem Anwar Makariem, sudah saatnya merubah istilah Kepala Sekolah menjadi Ketua Sekolah, itu yang pertama harapan ibu muda ini pada swara, mengapa begitu? Karena sebagian besar mereka dalam benaknya hanya ingin menguasai dan menjadi penguasa di sekolah, dan yang lebih utama itu bapak mentri harapnya bagaimana bisa mengubah mindset dunia pendidikan kita saat ini yang tengah carut marut lalu diperparah lagi hanya oleh hal hal yang sifatnya tidak perlu.

Selain itu menurutnya sudah saatnya para kepsek bersikap dan bertindak professional dengan paradigma baru bukan lama,, para kepsek jaman now sangat doyan pegang uang dan orientasi proyek serta suka membuat kwitansi fiktif dan suka mengurangi honor guru dengan berbagai macam alasan, alibi dan dalih. Menurutnya bendahara  bendahara itu kadang ada yang tidak berani terhadap para kepala kepala sekolah dan tidak berani berkutik karena mereka merasa diri dan beranggapan demgan mengatakan kepala sekolah punya kondite punya wewenang penuh dlm pengelolaan uang, selain itu tidak.


itu kadang banyak yang tidak tahu cara kepala di sekolah dalam memanage lembaga edukasi, tiba saat tiba akal saja caranya dalam mengelola kegiatan kegiatan di sekolah padahal menurut salbi kekompakan, saling keterbukaan, saling percaya adalah modal besar untuk mendorong terciptanya dunia edukasi yang  kuat, sehat dan progressive. Saat ini tenaga sukarela selalu menjadi andalan utama namun tidak mendapatkan hati dan tempat yang layak dari sisi kesejahteraan dan kemakmuran, katanya. Dia mengkhawatirkan keadaan guru honor saat ini dengan penghasilan yang sangat minim dipersulit lagi dengan aturan menerima dana bos wajib menggunakan nuptk dll padahal itu semua hanya formalitas saja, sedangkan realitasnya tenaga mereka kerapkali di pakai dan sangat murah dihargai.

Salbi menjelaskan bahwa ada kepala sekolah yang berani menggaji dengan uang sebesar lima puluh ribu untuk kegiatan seorang operator sekolah misalnya dapodik yang maha berat itu dengan gaji lima puluh ribu, apa tidak keliru, katanya. Masa selama tiga bulan cuman di kasi segitu, sementara seorang kepala sekolah yang menyuruh dan memerintah bahkan bisa mendapatkan keuntungan dengan data seorang Operator, kondisi semacam inilah yang digugat oleh beliau terkait demgam kebijakan daerah soal itu, katanya.

Salbi menambahkan ada kepala sekolah yang sangat bagus pengaturnnya ada juga kepala sekolah yg tidak bagus pengaturan keuangnnya, tidak semua kepala sekolah tidak baik hanya saja memang ada dannbahkan ada yang nakal suka memanfaatkan dan lainnya, bhw kenyataannya ada yang seperti itu hingga guru honor berani buka mulut..hingga PNS dn kepala sekolah agar bisa bijak dlm hal itu.

Dirinya  hanya ingin menghimbau kepada para guru PNS dn kepala kepala sekolah jangan terlalu semena mena  terhadap guru honor kalau guru honor bersuara tentang honor mungkin ada kesenjangn disekolah karena ada juga kepala sekolh yg tdk wajar dalam memberikan  honorarium pada tenaga pendidiknya. Bagaimanapun juga sarjana pendidikan itu professional yang punya hak untuk mengajar tolonglah dihargai.

Makanya saya sangat setuju dengan pak menteri nadiem katanya, para kepala kepala sekolah saat ini jangan pernah punya pikiran dan hasrat untuk memiliki jabatan seumur hidup dengan ibarat berkuasa selama lamanya atau memiliki nurani kekuasaan tanpa batas, atau mengklaim bahwa jabatan kepala sekolah itu sebagai sebuah hadiah atau jabatan politis yang penentunya adalah pilkada dan lain sebagainya, dirinya sangat berharap kepada Menteri Pendidikan Nadiem untuk segera menata dan mengatur ulang dengan regulasi pendidikan yang baik agar bagaimana kedepannya peran sekolah dalam meningkatkan mutu dan avant garda memanusiakan manusia itu tetap dimulai dari rumah dan sekolah sebab kedua tempat itulah pijakan pertama dalam tempaan sikap watak bakat minat serta karakter anak hindari dan buang jauh menganggap remeh para wiyata bhakti apalagi ditengah pandemi CoronaVirus Disease ini sangat diperlukan empati berbagai kalangan untuk nasib dan masa depan mereka yang lebih baik kedepannya bukan malah sebaliknya makin hari makin mempersulit keadaan dan mencoba menerapkan manajemen rancu bahkan tiba saat tiba akal, mari kita hargai sesama dan saling merangkul berbuat bekerja bersama untuk kemajuan pendidikan kita.

Menanggapi kicauan Salbi, Ketua Umum DPP FGII , Dra. Tety Sulastri menanggapi dengan mengatakan benar, apa yang di curhatkan oleh ibu guru bernama Salbi itu benar adanya dan yang seperti itu hampir semua terjadi di seluruh wilayah termasuk DKI Jakarta, kita saat ini lagi membahas soal itu bahkan organisasi federasi guru independen indonesia ini tengah duduk bersama DPR RI di Komisi yang menangani pendidikan agar segera masalah seperti yang diceritakan diatas segera tuntas disimpulkan bersama Kemendikbud RI yang pada akhirnya nanti muaranya ke guru guru kita yang terdzolimi hingga dirinya bisa survive dan sejahtera serta dihargai selayaknya sebagai tenaga profesional sebagaimana tenaga tenaga lainnya yang mengabdi kepada bangsa dan negara demi anak anak bangsa, tandasnya.

(Tim Swara Cendekia)